Badan Standardisasi Nasional

BSN adalah Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan kiprah pokok membuatkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melakukan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 wacana Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipakai sebagai standar teknis di Indonesia.

Pembentukan BSN

Badan Standardisasi Nasional dibuat dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 wacana Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan kiprah pokok membuatkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Pelaksanaan kiprah dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang ratifikasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai kiprah memutuskan ratifikasi dan menunjukkan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam memutuskan sistem ratifikasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan kiprah dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai kiprah menunjukkan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.

Sesuai dengan tujuan utama standardisasi yakni melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang bisa mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta bisa memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut dibutuhkan sanggup meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Fungsi BSN

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan kiprah BSN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;

penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan manajemen umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan BSN

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :

Penyusunan planning nasional secara makro di bidangnya;

Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

Penetapan sistem info di bidangnya;

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
2. perumusan dan penetapan kebijakan sistem ratifikasi forum sertifikasi, forum inspeksi dan laboratorium;
3. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
5. penyelenggaraan pendidikan dan training di bidangnya.

dengan kiprah pokok membuatkan dan membina kegiatan √ BSN Badan Standardisasi Nasional dan SNI Standar Nasional Indonesia

Logo BSN Badan Standardisasi Nasional. Sumber foto: Wikipedia

Organisasi Badan Standardisasi Nasional

Organisasi Badan Standarisasi Nasional tediri dari Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputi Bidang Peelitian dan Kerjasama Standarisai, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dan Deputi Bidang Pemyarakatan Standarisasi.

Kepala BSN

Kepala BSN berada di bawah dan bertanggung jawab eksklusif kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas: 1. memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan kiprah BSN. 3. memutuskan kebijakan teknis pelaksanaan kiprah BSN yang menjadi tanggung jawabnya. 4. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Sekretaris Utama

Sekretaris Utama mempunyai kiprah mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN. Sekretaris Utama membawahi 2 biro yaitu Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha serta Biro Hukum, Organisasi dan Humas Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata perjuangan dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara Biro Hukum, Organisasi dan Humas mempunyai kiprah melakukan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian pemberian dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan penilaian manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar forum serta penyusunan laporan.

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai kiprah melakukan pengkajian dan penelaahaan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian pemberian dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan penilaian manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar forum serta penyusunan laporan.

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata perjuangan dan urusan rumah tangga serta apengelolaan barang/kekayaan milik negara

Inspektorat

Inspektorat mempunyai kiprah melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kiprah di lingkungan BSN.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai kiprah melakukan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi. Deputi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Sistem Penerapan Standar, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, serta Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Pusat Sistem Penerapan Standar

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang ratifikasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, forum training dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan forum yang terkait dengan kegiatan ratifikasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan ratifikasi laboratorium penguji, ratifikasi laboratorium kalibrasi dan ratifikasi forum inspeksi

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai kiprah melakukan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi membawahi 3 Pusat yaitu

Pusat Perumusan Standar.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

Pusat Kerjasama Standardisasi.

Pusat Perumusan Standar mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan penilaian Standar Nasional Indonesia, serta menyusun fatwa di bidang Metrologi teknik, standar dan penilaian Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian jawaban terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, info dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait. Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kegiatan dan penyusunan planning di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek [erumusan standar, penerapan standar, akreditasi, info dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.

Pusat Kerjasama Standardisasi

Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pusat Perumusan Standar Pusat Perumusan Standar mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan penilaian Standar Nasional Indonesia, serta menyusun fatwa di bidang Metrologi teknik, Standar dan penilaian Uji dan Kualitas (MSUK) dan pemberian jawaban terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai kiprah melakukan perumusan kebijakan di bidang info dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi membawahi 2 Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang info dan dokumentasi standardisasi. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang pendidikan dan training serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang info dan dokumentasi standardisasi.

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai kiprah melakukan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi kegiatan dan penyusunan planning di bidang pendidikan dan training serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

Alamat BSN

Gedung BPPT I Lantai 9 s/d 14

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340

Telp: 021-3927422

Fax: 021-3927527