SUARAPGRI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mempertanyakan pihak-pihak yang menolak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perihal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP-PPPK). Menurutnya, PP tersebut sudah diundangkan dan tinggal menunggu pembahasan anggarannya.
Menpan Syafruddin mengatakan, PP itu ditujukan kepada guru honorer. “Itu (PP Nomor 49 Tahun 2018, red) untuk guru honorer kok, ngapain menolak?" katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/12).
Hingga ketika ini penolakan terhadap PP PPPK masih terus berlangsung muncul dari lembaga honorer di banyak sekali daerah. Menteri Syafruddin pun mempersilahkan pihak-pihak yang hendak menggugat PP PPPK.
"Ya silahkan saja. Enggak apa-apa. Justru rugi dia. Kalau enggak ada PPPK, justru rugi dia. Mau lewat mana lagi (menjadi pegawai pemerintah, red)?” pungkasnya.
Mantan Wakapolri itu menjanjikan akan ada fasilitas bagi guru honorer yang bersedia menjadi PPPK. "Nanti kami akan kasih afirmasi yang terbaik untuk guru honorer," tuturnya.
Karena itu Syafruddin tidak terlalu menggubris honorer yang menolak PP PPPK. "Ya agar saja beliau menolak. Sudah dikasih manis oleh Presiden," imbuhnya.
Mengenai kekhawatiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bahwa sistem PPPK akan rawan diselewengkan di daerah, Syafruddin menepisnya. Sebab, tanggung jawab soal pengangkatan PPPK ada di pemerintah pusat.
"Siapa yang main-main, orang yang bertanggung jawab kementerian lembaga kok, bukan daerah. Ini untuk laba guru honorer, ngapain beliau nolak," ucapnya.
(sumber: jpnn.com)
Menpan Syafruddin mengatakan, PP itu ditujukan kepada guru honorer. “Itu (PP Nomor 49 Tahun 2018, red) untuk guru honorer kok, ngapain menolak?" katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/12).
Hingga ketika ini penolakan terhadap PP PPPK masih terus berlangsung muncul dari lembaga honorer di banyak sekali daerah. Menteri Syafruddin pun mempersilahkan pihak-pihak yang hendak menggugat PP PPPK.
"Ya silahkan saja. Enggak apa-apa. Justru rugi dia. Kalau enggak ada PPPK, justru rugi dia. Mau lewat mana lagi (menjadi pegawai pemerintah, red)?” pungkasnya.
Mantan Wakapolri itu menjanjikan akan ada fasilitas bagi guru honorer yang bersedia menjadi PPPK. "Nanti kami akan kasih afirmasi yang terbaik untuk guru honorer," tuturnya.
Karena itu Syafruddin tidak terlalu menggubris honorer yang menolak PP PPPK. "Ya agar saja beliau menolak. Sudah dikasih manis oleh Presiden," imbuhnya.
Mengenai kekhawatiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bahwa sistem PPPK akan rawan diselewengkan di daerah, Syafruddin menepisnya. Sebab, tanggung jawab soal pengangkatan PPPK ada di pemerintah pusat.
"Siapa yang main-main, orang yang bertanggung jawab kementerian lembaga kok, bukan daerah. Ini untuk laba guru honorer, ngapain beliau nolak," ucapnya.
(sumber: jpnn.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.com
EmoticonEmoticon