√ Beban Kerja Guru Dan Kepala Sekolah Pada Pp Nomor 19 Tahun 2017

Presiden Jokowi resmi telah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 19 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan telah diundangkan oleh Menkumham pada tanggal 2 Juni 2017. Beberapa poin penting wacana PP tersebut berbicara wacana Beban kerja guru dan kepala sekolah. Sebelumnya telah banyak beredar bahwa seiring dengan pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Anies Baswedan ke Muhajir Efendi bahwa beban kerja guru berubah dari minimal 24 jam menjadi tidak minimal 24 jam lagi. Demikian juga wacana beban kerja kepala sekolah. Dengan terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2017 ini, balasannya memperjelas berapakah beban kerja guru dan kepala sekolah. Berikut ini poin penting wacana  beban kerja guru dan kepala sekolah pada PP Nomor 19 Tahun 2017.

Beban Kerja Guru

Pada PP Nomer 19 Tahun 2017 pasal 52 telah disebutkan bahwa beban guru meliputi aktivitas pokok :

1. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;


2. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;


3. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;


4. membimbing dan melatih penerima didik; dan


5. melaksanakan kiprah suplemen yang menempel pada pelaksanaan aktivitas pokok sesuai dengan beban kerja Guru

Pada ayat 2 terang disebutkan bahwa Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter b paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu. Makara kesimpulannya beban kerja guru tetap minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu. Namun angka 24 jam ini tidak hanya dipenuhi melalui pembelajaran atau pembimbingan di kelas saja, tapi juga sanggup diperhitungkan melalui kiprah suplemen yang menempel pada pelaksanaan aktivitas pokok menyerupai wali kelas, wakil kepala sekolah, dan kepala laboratorium.

Beban Kerja Kepala Sekolah

Pasal 54 PP nomor 19 tahun 2017 pertanda kiprah pokok kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melakukan kiprah manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Nah dari ayat 1 pasal ini telah terang menyebutkan bahwa kiprah utama seorang kepala sekolah bukan melakukan pembelajaran/pembimbingan, namun kiprah sepenuhnya adalah melaksanakan kiprah manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Hal ini berbeda dengan sebelum PP nomer 19 tahun 2017 ini turun, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah masih wajib melakukan kiprah pembelajaran/pembimbingan minimal 6 jam pembelajaran dalam satu minggu.

Lebih lanjut pada pasal 2 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu selain melakukan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan pendidikan sanggup melakukan kiprah pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan. Artinya selain kiprah manajerial kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan masih diperkenankan untuk melakukan kiprah pembelajaran/pembimbingan pada keadaan tertentu.

 

Untuk lebih jelasnya tentang Beban Kerja Guru dan Kepala Sekolah Pada PP Nomor 19 Tahun 2017 silahkan Dowload filenya melalui tautan berikut ini :

Link 1 : Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 19 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Jika link di atas tidak berfungsi silahkan d0wnl0ad menggunkan link 2 berikut ini :

Link 2 : Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 19 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

 Demikianlah gosip tentang Beban Kerja Guru dan Kepala Sekolah Pada PP Nomor 19 Tahun 2017. Baca juga : Model-model Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 .Semoga bermanfaat.

Sumber acikandzirah.blogspot.com