√ Kebijakan Perdagangan Internasional

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1.   Politik Proteksi.

Politik Proteksi yaitu kebijakan pemerintah untuk melindu­ngi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Tujuan Kebijakan perlindungan yaitu :

• Memaksimalkan produksi dalam negeri
• Memperluas lapangan kerja
• Memelihana tradisi nasional
• Menghindari resiko yang mungkin timbul kalau hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan
• Menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan akan ter­ganggu kalau bergantung pada negara lain.

 

Kebijakan Proteksi sanggup dilakukan melalui

A.    Tarif dan Bea masuk.

Tarif yaitu suatu pembebanan atas barang-barang yang me­lintasi tempat pabean (costum area). Dan barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dan luar negeri, mempunyai maksud untuk perlindungan atas industri dalam negeri dan untuk memperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif yaitu penetapan pajak impor dengan prosentase tertentu dari harga barang yang diimpor tersebut. Akibat dan pengenaan tarif, sebagai berikut : Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, Jumlah barang di pasar turun, dan Impor barang turun

      Ada tiga macam penentuan Tarif, atau bea masuk, yaitu :

a.  Bea ekspor (export duties) yaitu pajak / bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (diluar costum area)

b.  Bea transito (transit duties) yaitu pajak / bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan tamat barang tersebut negara lain .

c.  Bea impor (import duties) yaitu pajak / bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara ( tom area)

B.    Pelarangan impor.

Pelarangan impor yaitu kebijakan pemerintah untuk mela­rang masuknya barang-barang dari luar negeri, dengan tuju­an untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Akibat Kebijakan pelarangan impor sebagai beri­kut : Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, dan Jumlah barang di pasar turun.

C.   Kuota atau pembatasan impor

Kuota yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-­barang yang masuk dari luar negeri. Akibat kuota serbagai berikut : Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, Jumlah barang di pasar turun, dan Impor barang turun

D.   Subsidi

Subsidi yaitu kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi perunit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri sanggup menjual bar­angnya yang lebih murah dan sanggup bersaing dengan barang impor. Dampak kebijakan subsidi sebagai berikut : Harga barang di pasar tetap, Produksi dalam negeri meningkat,  Jumlah barang di pasar tetap dan Impor barang turun.

E.   Dumping

Dumping yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan dis­kriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar ne­geri lebih murah dan pada di dalam negeri.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu :

-   Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dan pada luar negeri, sehingga kurva seruan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva seruan di luar negeri.

-  Terdapat kendala yang cukup berpengaruh sehingga konsumen da­lam negeri tidak sanggup membeli barang dan luar negeri.

2.    Politik Dagang Bebas (Free Trade)

Politik dagang bebas yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang dimana suatu negara mempunyai keunggulan komparatif.

    3.     Politik Autarki

Politk autarki yaitu kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik efek politik, ekonomi, militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adannya perdagangan bebas

Sumber http://www.ekonomi-holic.com