1) Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat mendalam dalam sejarah usaha bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut,….
- 1. Merupakan puncak usaha bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabadabad lamanya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah;
- 2. Merupakan suatu instrumen aturan internasional untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
- 3. Merupakan momentum penjebolan tata aturan kolonial dan penyusunan tata aturan nasional, yakni tata aturan Indonesia;
- 4. Merupakan selesai usaha bangsa Indonesia bagi terbentuknya negara Republik Indonesia.
JAWABAN:
A. Poin (1), (2), dan (3) yang benar
1. Benar. Merupakan puncak usaha bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ialah makna yang sangat mendalam dalam sejarah usaha bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Benar. Merupakan suatu instrumen aturan internasional untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain ialah makna yang sangat mendalam dalam sejarah usaha bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Benar. Merupakan momentum penjebolan tata aturan kolonial dan penyusunan tata aturan nasional, yakni tata aturan Indonesia ialah makna yang sangat mendalam dalam sejarah usaha bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. (benar)
4. Salah. Merupakan selesai usaha bangsa Indonesia bagi terbentuknya negara Republik Indonesia ialah bukan makna yang sangat mendalam dalam sejarah usaha bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2) Salah satu unsur dasar Wawasan Nusantara ialah wadah yang merupakan batas ruang lingkup wilayah nusantara, ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat formasi ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan (Kepulauan). Konsepsi berpikir atau paradigma Wawasan Nusantara ini dilandasi oleh aliran bahwa. . .
A. Pulau pulau dipisahkan oleh maritim dan selat
B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau
C. Laut dan selat merupakan satu kesatuan
D. Rangkaian pulau pulau dalam laut
JAWABAN:
B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau
Laut yang ditebari oleh pulau pulau lantaran yang lebih banyak didominasi lautan bukan daratan atau laut, dan bukan juga selat yang merupakan satu kesatuan.
3) Yang merupakan tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia, ialah sebagai berikut…
1. Bhinneka Tunggal Ika
2. Wawasan Nusantara
3. Nasionalisme Indonesia
4. Sumpah Pemuda
JAWABAN:
D. Poin (4) yang benar
1. Salah. Bhinneka Tunggal Ika bukan merupakan tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia tetapi merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia.
2. Salah, wawasan nusantara merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia bukan merupakan tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia.
3. Salah, lantaran nasionalisme Indonesia merupakan prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia bukan tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia.
4. Benar, lantaran Sumpah Pemuda merupakan salah satu tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia.
4) Kemajuan peradaban insan dalam segala aspeknya mengalami dinamika yang sangat pesat dalam memasuki milenium III. Upaya untuk mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik sanggup dilakukan melalui langkah-langkah…
A. Mempertahankan kehidupan budaya bebuyutan secara tradisional
B. Mempersiapkan sumber daya insan yang dinamis, terbuka, dan demokratis
C. Membangun industrialisasi menyambut tuntutan pasar global
D. Menciptakan budaya masyarakat untuk menghindarkan persaingan penguasaan IPTEK
JAWABAN:
B. Mempersiapkan sumber daya insan yang dinamis, terbuka, dan demokratis.
Perubahan zaman mengiringi kemajuan-kemajuan yang dialami insan di bumi. Ilmu pengetahuan menjadi sentra kemajuan tersebut sehingga insan semakin gampang dalam menginginkan setiap keinginan yang dikehendakinya. Hal tersebut akan mencapai pada suatu peradaban insan yang tinggi. Akan tetapi, peradaban yang tinggi atau kemajuan yang dibutuhkan insan tidak akan tercapai jikalau ia tidak mau berupaya untuk meraihnya. Peningkatan sumber daya insan (SDM) mutlak dibutuhkan dalam mewujudkannya. Di samping itu, contoh hidup yang dinamis dan terbuka akan semakin memperkuat langkah menuju impian yang dibutuhkan serta berjiwa demokrat.
5) Prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia ialah sebagai berikut…
A. Kebangkitan nasional
B. Proklamasi kemerdekaan
C. Wawasan nusantara
D. Adanya perasaan senasib.
JAWABAN:
C. Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara, lantaran wawasan nusantara merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia.
Adapun:
- Kebangkitan nasional merupakan tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia bukan prinsip dalam persatuan Indonesia.
- Proklamasi Kemerdekaan juga merupakan salah satu tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia.
- Adanya perasaan senasib bukan merupakan prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia tetapi merupakan tahap pelatihan persatuan bangsa Indonesia.
6) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI,
kecuali….
A. Pada tanggal 20 Mei 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jawa mengeluarkan Undangundang
No.3 yang berisi larangan untuk sementara segala bentuk perbincangan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda yang mengarah pada kemedekaan Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa pada masa itu berkembang gagasan berdirinya pemerintahan negara Indonesia Merdeka.
B. BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang anggota istimewa bangsa Jepang. Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin bangsa Indonesia yang tinggal di Jawa dan Madura, sesuai dengan luas wilayah pemerintahan pendudukan Jepang yang membentuknya, yang diketuai oleh Ir Soekarno.
C. Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Tenno Heika, disampaikan apa yang disebut “hadiah ulang tahun” yang berupa komitmen kemerdekaan tanpa syarat bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut termuat dalam Maklumat Gunseikan (pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23.
D. Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik untuk menarik simpati dan proteksi bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah terlihat tandatanda kekalahannya. Perlu dikemukakan bahwa pembentukan BPUPKI itu dilakukan seminggu sebelum Jerman dan Itali mengalah pada Sekutu.
JAWABAN: B
Ada dua kesalahan pertanyaan pada poin B, yaitu
- BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang anggota istimewa bangsa Jepang, seharusnya BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 7 orang anggota istimewa bangsa Jepang.
- Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin bangsa Indonesia yang tinggal di Jawa dan Madura, sesuai dengan luas wilayah pemerintahan pendudukan Jepang yang membentuknya, yang diketuai oleh Ir Soekarno bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI, alasannya ialah ketuanya ialah dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Adapun pernyataan yang benar:
- Pada tanggal 20 Mei 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jawa mengeluarkan Undangundang No.3 yang berisi larangan untuk sementara segala bentuk perbincangan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda yang mengarah pada kemedekaan Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa pada masa itu berkembang gagasan berdirinya pemerintahan negara Indonesia Merdeka merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI.
- Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Tenno Heika, disampaikan apa yang disebut “hadiah ulang tahun” yang berupa komitmen kemerdekaan tanpa syarat bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut termuat dalam Maklumat Gunseikan (pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI.
- Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik untuk menarik simpati dan proteksi bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah terlihat tandatanda kekalahannya. Perlu dikemukakan bahwa pembentukan BPUPKI itu dilakukan seminggu sebelum Jerman dan Itali mengalah pada Sekutu merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI
7) Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memperlihatkan dianutnya sistem kabinet presidensial ialah ….
A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
B. Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
C. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
D. Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menerima persetujuan bersama.Jika rancangan undangundang itu tidak menerima persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu dihentikan dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
JAWABAN:
A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut memperlihatkan sistem kabinet presidensial.
Adapun:
- Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan citra kekuasaan legeslatif.
- Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang merupakan citra kekuasaan legeslatif.
- Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menerima persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak menerima persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu dihentikan dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu merupakan citra kekuasaan legeslatif.
8) Perbedaan antara piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah…..
A. Dalam Piagam Jakarta memakai istilah Pembukaan, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memakai istilah mukadimah.
B. Dalam Piagam Jakarta memakai kata Dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memakai kata Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
C. Dalam Piagam Jakarta memakai kata Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memakai kata Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
D. Dalam Piagam Jakarta memakai kata persatuan Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memakai kata persatuan seluruh bangsa Indonesia
JAWABAN:
B. Dalam Piagam Jakarta memakai kata Dalam suatu Hukum Dasar NegaraIndonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memakai kata Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun Perbedaan Piagam Jakarta dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa sebenarnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh alasannya ialah itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada ketika yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian infinit dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kecerdikan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PIAGAM JAKARTA
Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh alasannya ialah itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah hingga (lah) kepada ketika jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian infinit dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemelukpemeluknja, berdasarkan dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia
LIHAT KALIMAT:
- maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (dalam pembukaan UUD)
- maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia (piagam Jakarta)
9) Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan menentukan wakil-wakilnya yang benar-benar hebat dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat, merupakan pandangan dari …..
A. Teori Mandat
B. Teori Organ
C. Teori Sosiologi Rieker
D. Teori Hukum Objektif
JAWABAN:
C. Teori Sosiologi Rieker.
Menurut Teori Sosiologi Rieker, bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan menentukan wakil-wakilnya yang benar-benar hebat dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat.
Adapun:
- Teori Mandat bahwa si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan lantaran memperoleh mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
- Teori Organ ini bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat alat perlengkapannya, ibarat eksekutif, dewan legislatif dan mempunyai rakyat, yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.
- Menurut Teori Hukum Objektif, bahwa dasar kekerabatan antara rakyat dan Parlemen ialah Solidaritas. Wakil rakyat sanggup melaksanakan kiprah kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tak akan dapat
melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.
10) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966, kecuali….
A. Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti dewan perwakilan rakyat peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, ibarat hak bertanya, dan hak interpelasi.
C. Membiarkan tubuh administrator mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seperti Dekrit merupakan sumber aturan baru.
D. Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR
JAWABAN:
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, ibarat hak bertanya, dan hak interpelasi.
Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, ibarat hak bertanya, dan hak interpelasi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960- 1966.
Adapun:
- Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti dewan perwakilan rakyat peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Membiarkan tubuh administrator mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seperti Dekrit merupakan sumber aturan gres merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.
- Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966
11) Pemikiran melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah usang dipikirka oleh para pakar. Namun gres pada masa reformasi amandemen sanggup dilakukan. Dan yang paling utama dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....
A. Pembatasan bentuk alternatif kedaulatan rakyat
B. pembatasan masa jabatan presiden paling usang 10 tahun
C. pembatasan dewan legislatif dan partai politik
D. ditentukannya kuota 30% wanita dalam parlemen
JAWABAN:
B. Pembatasan masa jabatan presiden paling usang 10 tahun
12) Peranan pemerintah berdasarkan model pluralis ialah sebagai pihak yang …
1. Merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) biar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat.
2. Memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi mediator antara kelompok kepentingan dan pemerintah.
3. Mengesahkan hasil kompromi banyak sekali kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik.
JAWABAN:
B. Jawaban 1 dan 3 Benar.
Peranan pemerintah berdasarkan model pluralis ialah sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) biar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat, serta mengesahkan hasil kompromi banyak sekali kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik. Sedangkan pemerintah tidak berperan dalam memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi mediator antara kelompok kepentingan dan pemerintah.
13) Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan ..
A. Untuk melaksanakan perluasan ke negara tetangga
B. Bersaing dengan negara tetangga
C. Melakukan pertahanan dari setengah musuh
D. Perkirakan bahaya musuh ke depan
JAWABAN:
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan berdasarkan asumsi bahaya musuh.
14)Hampir setiap hari Demonstrasi ada di Jakarta. Demonstrasi ini ada dalam banyak sekali bentuk. Melihat maraknya demonstrasi tersebut sanggup dipakai sebagai indikator . . .
A. dewan perwakilan rakyat kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat
B. MPR tidak berfungsi untuk meningkatnya partisipasi rakyat
C. BPD kurang berfungsi dan meningkatnya kesejahteraan rakyat
D. MA kurang berfungsi dan meningkatnya kesadaran rakyat
JAWABAN:
A. dewan perwakilan rakyat kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat, lantaran dengan banyaknya demonstrasi memperlihatkan dewan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat kurang berfungsi.
15) Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. Penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional.
B. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional.
C. Pengkajian strategis mengenai banyak sekali problem nasional dan internasional.
D. Pengembangan dan pelatihan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia.
JAWABAN:
C. Pengkajian strategis mengenai banyak sekali problem nasional dan internasional merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional.
Adapun:
- Penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional merupakan fungsi BAPPENAS.
- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional merupakan fungsi Lembaga Informasi Nasional.
- Pengembangan dan pelatihan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia merupakan fungsi LIPI
16) Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk menentukan anggota....
A. Konstituante dan Parlemen
B. dewan perwakilan rakyat dan MPR
C. MPR dan Konstituante
D. dewan perwakilan rakyat dan Konstituante.
JAWABAN
D. dewan perwakilan rakyat dan Konstituante.
Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat dan Konstituante
17) Langkah-langkah yang digalakkan dalam revolusi hijau adalah….
1. Membuka lahan-lahan pertanian yang baru.
2. Meningkatkan nilai jual hasil pertanian.
3. Menggunakan pupuk-pupuk baru.
4. Mencari metode yang gres dan sempurna dalam memberantas hama tanaman.
JAWABAN:
B. Poin (1) dan (3) benar.
Revolusi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Gerakan tersebut sudah dimulai semenjak awal kala ke-19 di Eropa. Kemudian, diikuti oleh beberapa negara di Meksiko pada 1950-an dan terus merambah hingga ke Asia, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian pesat di banyak sekali negara. Di antara langkah-langkah gerakan Revolusi Hijau
adalh sebagai berikut.
a) Pembukaan lahan-lahan gres dan pemberdayaan lahan nonproduktif untuk dipergunakan sebagai pertanian;
b) Pembuatan sistem pengelolaan yang baik dan benar dalam contoh tanam atau berupa mekanisasi pertanian;
c) Penyediaan pupuk-pupuk gres guna meningkatkan kesuburan dan produktivitas hasil pertanian;
d) Pencarian bibit-bibit unggul untuk varietas gandum, padi, dan jenis masakan pokok lainnya.
18) Fungsi alokasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk ...
1. Penyediaan barang sosial
2. Pembagian sumber daya
3. Pertumbuhan ekonomi yang tepat
JAWABAN:
A. Poin (1) dan (2) benar.
Fungsi alokasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk penyediaan barang sosial dan pembagian sumber daya, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang sempurna antara lain dicapai melalui kebijakan anggaran.
19) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum diperoleh dari ...
1) Land rent
2) Subsidi
3) Royalty
JAWABAN:
B. Poin (1) dan (3) benar.
Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum diperoleh dari land rent dan royalty, sedangkan subsidi bukan penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan.
20) Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Govt.) merupakan salah satui warta kebijakan publlik yang sangat penting ketika ini. E-Govt diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang berbasis . . .
A. Legitimasi untuk dilaksanakan.
B. Amanah untuk dipertangungjawabkan.
C. Aplikasi teknologi dan informasi.
D. Kepercayaan untuk dilaksanakan
JAWABAN:
C. Aplikasi teknologi dan informasi
E-Gov merupakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pemerintahan sebagaimana Inpres nomor 3 tahun 2003 wacana Kebijakan penegembangan E-Gov.
21) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ideal lantaran ...
1. Bersifat ajeg dan meningkat
2. Berfungsi reguler dan budgetair
3. Bersifat menutup semua pengeluaran Negara
JAWABAN:
A. Poin (1) dan (2) benar.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ideal lantaran bersifat ajeg dan meningkat, serta berfungsi reguler dan budgetair tetapi tidak sanggup menutup semua pengeluaran Negara.
22)Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi materi bakar minyak sanggup terkena pada masyarakat kecil yang tidak mempunyai kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga materi pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
A. Biaya tidak eksklusif (indirect cost)
B. Eksternalitas positif
C. Limbah kebijakan (spillover effects)
D. Tidak dibutuhkan (unintended consequences)
JAWABAN:
C. Limbah kebijakan (spillover effects)
Limbah kebijakan ialah imbas kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi target utama suatu kebijakan.
Adapun:
- - Biaya tidak eksklusif ialah menyangkut imbas sosial yang sulit diukur secara kuantitatif.
- - Eksternalitas positif ialah target utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak postif pada target utama kebijakan;
- - Tidak dibutuhkan ialah menyangkut target utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak negatif pada target utama kebijakan.
23) Dalam penerapan sistem pemerintahan semi presidensial, maka tujuan utamanya adalah....
A. Agar ada pembatasan kekuasaan presiden
B. Negara tetap memegang kedaulatan tertinggi
C. Ada pembatasan jumlah partai politik oleh presiden
D. Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer
JAWABAN
D. Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer
24)Good Governance menggambarkan perubahan kiprah pemerintah dari memperlihatkan pelayanan pada masyarakat menjadi . . .
A. Fasilitator
B. Dinamisator
C. Inisiator
D. Regulator
JAWABAN:
A. Menjadi fasilitator (enabler)
25) Tolok ukur bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya yaitu . . .
A. Kredibilitas;
B. Akuntabilitas
C. Kapabillitas
D. Ekstensitas
JAWABAN:
B. Akuntabilitas.
Pemerintah harus memeprtangungjawabkan kegiatannya pada masyarakat melalui DPR/DPRD
Sumber http://kompilasidata.blogspot.com
EmoticonEmoticon