“Untuk menjadi CPNS, honorer K2 harus ikut tes yang diperkirakan sekitar Agustus-September. Untuk mencegah tidak ada yang tertinggal lagi, tempat diminta mengusulkan seluruh honorer K2 orisinil dan bukan bodong,” ujar Yuddy dalam keterangannya kemarin (17/3). Baca juga : Inilah Kuota CPNS dan PPPK Tahun 2015
Mumpung masih ada waktu beberapa bulan, Yuddy mengimbau para honorer K2 untuk mempersiapkan diri dengan berguru yang tekun. “Saya imbau seluruh honorer untuk bersabar, banyak membaca, baca, dan baca. Pelajari soal-soal tes yang pernah dites biar dapat jawab nanti,” pesan menteri yang juga politikus Partai Hanura itu.
Sementara, Forum Honorer Indonesia (FHI) menolak keras kebijakan tes lagi bagi honorer K2 ini.
Sekjen Dewan Presidium FHI Pusat Eko Imam Suryanto mengatakan, tes lagi bagi honorer K2 yang juga sudah dites 2014 itu, merupakan kebijakan diskriminatif.
“Saya dan mitra kawan di Presidium FHI semakin yakin bahwa pemerintahan, baik itu zaman SBY maupun kini abad Jokowi, memang melaksanakan diskriminasi secara masif terhadap komponen pembangun bangsa yang namanya honorer instansi pemerintah. Tak ada standarisasi gaji, dan status juga tidak jelas,” terang Eko dalam keterangan persnya.
Diskriminasi ini dipayungi dengan PP 56 Tahun 2012, yang mengamanatkan bahwa Honorer K2 untuk menjadi CPNS harus melalui prosedur tes. “Ini sangat berbeda dengan honorer K1 yang cukup melalui seleksi administrasi,” cetusnya.
FHI mendesak supaya pemerintah membatalkan rencana tes honorer K2. Honorer K2 orisinil harus eksklusif diangkat menjadi CPNS, menurut verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh tim sentra dengan melibatkan unsur honorer.
“Verval ini tidak hanya untuk meminimalkan data bodong, tetapi juga untuk menyelidiki apakah Honorer yang bersangkutan masih aktif mengajar atau sudah tidak dipekerjakan. Selain itu juga untuk menggali data terkait pendidikan dan kompetensinya,” kata Eko.
Sumber : JPNN
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon