√ Reformasi Birokrasi

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi ketika ini bisa dikatakan belum membuktikan arah perkembangan yang baik, alasannya yakni masih banyak ditemukan birokrat yang angkuh dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 wacana Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melaksanakan pembaharuan dan perubahan fundamental terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya insan aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi yakni untuk membuat birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan higienis KKN, bisa melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan arahan etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design

Reformasi Birokrasi Indonesia yakni terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi

tersebut menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu  pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang bisa menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis biar bisa menghadapi tantangan pada masa ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia yakni :

1. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya insan aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set.


3. 
   
   Mengembangkan prosedur kontrol yang efektif.
   
   


4. 
   
   Mengelola sengketa manajemen secara efektif dan efisien.
   
   

Baca juga : Contoh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang dibutuhkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukanan pada table dibawah ini :

Dan dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan refomasi birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan dipakai oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelakansaan refomasi birokrasi di instansi masing-masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 9 Program percepatan reformasi birokrasi yakni sebagai berikut.

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah


2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS


3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka


4. Peningkatan Profesionalisasi PNS


5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi


6. Peningkatan Pelayanan Publik


7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas  Kinerja Aparatur


8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri


9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

Untuk klarifikasi lengkap dari 9 kegiatan percepatan tersebut sanggup dilihat pada posting Selanjutnya

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan dan reformasi birokrasi tersebut maka ditentukan menurut 3 (tiga) indikator utama, yakni Indeks Persepsi Korupsi, Peringkat Kemudahan Berusaha dan  Jumlah Instansi Pemerintah yang Akuntabel.

---

Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.

Download Peraturan Reformasi Birokrasi :

• Perpres No. 81 Tahun 2011 wacana Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025


• Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 wacana Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014


• Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga


• Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2011 Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga


• Permen PAN RB Nomor 9 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah


• Permen PAN RB Nomor 10 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan


• Permen PAN RB Nomor 11 tahun 2011 Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi


• Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)


• Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Quick Wins


• Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)


• Permen PAN RB Nomor 15 tahun 2011 Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga

Sumber aciknadzirah.blogspot.com