Buletin BSNP Nomor 4 Tahun 2017
Buletin BSNP Nomor 4 Tahun 2017 - Pada tanggal 6 September 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 wacana Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres ini menerima sambutan positif dari masyarakat dan bahkan dalam waktu singkat telah menjadi viral positif yang memperlihatkan angin segar dan cita-cita baru. Masyarakat juga menilai Perpres ini merupakan keputusan yang bijak sebagai solusi yang menguntungkan (win-win solution) terhadap warta yang bergulir, yaitu kebijakan lima hari sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 |
| Buletin BSNP Nomor 4 Tahun 2017 |
Secara tegas Pasal 9 dari Perpres tersebut menyatakan bahwa pe- nyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan hari sekolah diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan gotong royong dengan Komite Sekolah /Madrasah dan dilaporkan kepada Pemda atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masingmasing. Dalam memutuskan 5 (lima) hari sekolah, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah memper timbangkan: (a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, (b) ketersediaan sarana dan prasarana, (c) kearifan lokal, dan (d) pendapat tokoh masyarakat dari/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.
Lebih penting lagi, dalam Perpres ini secara eksplisit disebutkan delapan belas nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan huruf yang harus ditanamkan kepada penerima didik, yaitu nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Proses penanaman nilai-nilai tersebut, sanggup dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Artinya, sekolah, masyarakat, dan keluarga mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam penguatan pendidikan karakter.
Adapun dalam teknis pelaksanaannya, secara eksplisit Perpres tersebut mengamanatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Pemda sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Di satu sisi, masyarakat perlu bersyukur alasannya yakni Perpres tersebut telah menjadi solusi dan penengah atas polemik yang ada. Namun, di sisi lain, masyarakat dilarang lengah bahwa permasalahan huruf bangsa ini tidak akan selesai secara instan dengan adanya Perpres tersebut. Sebab untuk mewujudkan amanat Perpres tersebut, aparatur pemerintah bersama masyarakat masih harus kerja keras untuk menerjemahkannya ke dalam jadwal kerja yang konkrit dan terukur.
Melalui goresan pena ini, penulis ingin merinci benang merah dan implikasi dari Perpres PPK terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kurikulum. Dengan demikian, mulai kini ini kita mesti meninggalkan polemik yang kurang sehat wacana full day school untuk bekerja dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui standarisasi dan implementasi kurikulum.
Peran BSNP
Sebagaimana kita maklumi bersama, negara Indonesia semenjak tahun 2003 menerapkan pendidikan berbasis standar. Spirit pendidikan berbasis standar ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional. Ada delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang diamanatkan undang-undang, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Dari delapan standar tersebut, ada empat standar yang menjadi teladan pengembangan kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Keberadaan Perpress tersebut, secara pribadi mempunyai implikasi terhadap SNP yang menjadi kewenangan BSNP dan kurikulum yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hasil penilaian dan kajian yang dilakukan BSNP selama dua tahun terakhir ini memperlihatkan rumusan kompetensi masih terkotak-kotak dalam dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu keterkaitan dan keselarasan antara SKL, Standar Isi (SI), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada di dalam dokumen kurikulum, masih belum terlihat secara jelas. Artinya, masih ada missing link antar stadar. Gradasi kompetensi dari jenjang SD/MI hingga ke SMA/MA juga masih kabur, lantaran hanya dibedakan dengan lingkup wilayah (lokal, nasional, dan internasional), bukan pada substansi keilmuan dan kompetensi. Padahal keberadaan delapan standar nasional tidak sanggup dimaknai secara parsial atau terpisah-pisah, tetapi mesti dimaknai secara menyeluruh.
Menyadari adanya kelemahan standar tersebut, SNP yang ada perlu ditinjau kembali dan dilakukan pembiasaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan masa depan. Hasil kajian BSNP juga memperlihatkan rumusan kompetensi yang selama ini terpisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga perlu diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Artinya, dalam sebuah rumusan kompetensi terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan porsi atau bobot yang berbeda. Pada satu rumusan, bisa jadi bobot keterampilan lebih mayoritas dibanding bobot pengetahuan dan sikap. Penyatuan tiga dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan perlu dilakukan alasannya yakni ketiga dimensi tersebut bukan merupakan aspek yang tidak saling terpisahkan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
Selanjutnya, rumusan kompetensi perlu disusun dengan menciptakan gradasi dari SD/MI, SMP/MTs hingga dengan SMA/ MA. Gradasi kompetensi disusun secara lebih operasional, jelas, dan terukur untuk mengidentifikasi pencapaian kemampuan penerima didik antar satuan pendidikan. Artinya, adanya gradasi ini untuk memperlihatkan perbedaan kemampuan yang harus dikuasai penerima didik pada masing-masing jenjang. Selain adanya tiga dimensi kompetensi, perilaku pengetahuan dan keterampilan, perlu ditetapkan area kompetensi
Untuk memperjelas kompetensi yang harus dikuasai penerima didik. Dalam konteks ini, telah diidentifikasi tujuh area kompetensi, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kebangsaan dan cinta tanah air, huruf pribadi dan sosial, kesehatan jasmani dan rohani, literasi, kreativitas, dan estetika. Tujuh area kompetensi tersebut, jikalau dipetakan akan terlihat sebarannya pada tiga dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Khusus untuk SMK, selain tujuh area tersebut ada pelengkap dua area lagi, yaitu kemampuan teknis dan kewirausahaan.
Lebih lanjut, hasil kajian BSNP juga memperlihatkan adanya ekspansi makna literasi dari membaca dan menulis kepada literasi wacana pengetahuan (knowledge literacy) yang mencakup bahasa dan sastra, matematika, sain, sosial budaya, teknologi, informasi dan media serta literasi untuk kehidupan (literacy for life survival). Berdasarkan dua pemahaman wacana literasi ini, maka istilah literasi dijadikan satu dari tujuh area kompetensi.
Posisi Kurikulum
Secara konseptual, dalam rangka penerapan pendidikan karakter, ada tiga aspek yang perlu penguatan dalam struktur kurikulum, yaitu substansi keilmuan, karakter, dan budaya. Penguatan substansi keilmuan ini tercermin dari rumusan SKL dan Standar Isi pada dokumen SNP dan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada dokumen kurikulum. Dokumen SNP disiapkan oleh BSNP sebagai lembaga independen dan professional, sedangkan dokumen kurikulum disiapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan(Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pola pikir yang perlu diluruskan yakni kurikulum mengikuti SNP, bukan SNP mengikuti kurikulum. Peguatan huruf bisa dilakukan melalui acara kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terpadu dan proporsional. Penguatan budaya menjadi tanggungjawab tiga institusi pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan informal. Peran masyarakat, pemerintah, guru, orang bau tanah siswa menjadi sangat penting.
Oleh lantaran itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya Puskurbuk dan Puspendik bersama BSNP, perlu menyusun peta jalan pengembangan SNP serta implimentasinya dalam proses pembelajaran dan penilaian, khususnya peneyiapan dokumen yang menjadi basis implementasi kurikulum. Dengan demikian, implementasi kurikulum 2013, secara efektif dan tertata dari hulu hingga ke hilir, sanggup diterapkan pada awal 2019. Hal ini akan menjadi warisan (legacy) yang akan dikenang dalam sejarah pendidikan nasional.
Setelah dokumen SNP, kurikulum, dan buku teks pelajaran disiapkan, pekerjaan rumah berikutnya yang perlu diseesaikan yakni peningkatan kompetensi guru. Bagian ini menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud. Dalam penanaman karakter, keteladanan dari seorang guru menjadi kunci utama. Sebab penanaman huruf tidak bisa hanya sekedar diajarkan, tetapi harus dilakukan melalui keteladanan. (BS)
Bisa dijelaskan, bagaimana posisi Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional?
Jawabannya terdapat pada link d0wnl0ad berikut.
LINK DOWNLOAD atau langsung DI SINI
Demikian uraian singkat materi, biar bermanfaat.
Terbaru:
Admin sampaikan banyak terima kasih bagi yang telah berkunjung di blog ini, dan biar tetap untuk berkunjung dengan bahan yang berbeda, serta jangan lupa bagikan kepada teman-teman baik yang telah berwujud file/dokumen maupun link blog kami ini http://fileledukasi.blogspot.co.id
Sumber http://fileledukasi.blogspot.com
EmoticonEmoticon