Berikut ini , Soal Lomba Kompetensi Siswa PG dan Essay PKN Kurikulum 2013, beserta kunci Jawabannya, untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat. Mengacu pada KD Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Demokrasi Pancasila – Pengertian demokrasi pancasila secara umum yaitu suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah tersebut, muncul dasar falsafah negara yaitu pancasila yang terdapat, tercermin dan terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang konstitusional berdasarkan prosedur kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi (UUD 1945). Demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pelaksanaannya wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Isi Pokok Demokrasi Pancasila
Berikut ini isi dalam demokrasi pancasila yaitu:
- Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
- Menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
- Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan.
- Sebagai sendi dari aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara aturan yang demokratif.
Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi pancasila dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia, diantaranya yaitu:
- Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara ibarat ikut dalam menyukseskan pemilihan umum, pembangunan juga menjadi tubuh perwakilan/permusyawaratan.
- Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia.
- Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional.
- Menjamin tetap tegaknya aturan yang bersumber pada Pancasila.
- Menjamin adanya hubungan yang selaras, harmonis dan seimbang antara forum negara.
- Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.
Prinsip Demokrasi Pancasila
Berikut ini prinsip-prinsip pokok dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, diantaranya yaitu:
- Perlindungan terhadap hak asasi insan (ham).
- Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
- Peradilan yang merdeka berarti tubuh peradilan (kehakiman) merupakan tubuh yang merdeka, artinya terlepas dari imbas kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain ibarat Presiden, BPK, dewan perwakilan rakyat atau lainnya.
- Adanya partai politik dan organisasi sosial politik alasannya yaitu berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
- Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
- Kedaulatan yaitu ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara sopan santun kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
- Menjunjung tinggi tujuan dan impian nasional.
- Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan:
- Indonesia yaitu negara berdasarkan aturan (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
- Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
- Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat
Soal wacana sistem dan dinamika demokrasi Pancasila [Pilihan Ganda]
a. sentralisasi
b. pemaksaan
c. demokrasi
d. diktator
e. monopoli
Jawaban: c. demokrasi
2. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai sopan santun yang bersumber dari ….
a. Pancasila
b. masyarakat
c. pemerintah
d. Undang-Undang Dasar 195
e. Bhinneka Tunggal Ika
Jawaban: a. Pancasila
3. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai sopan santun demokrasi Pancasila yang bersumber dari ….
a. Tuhan
b. Pancasila
c. Rakyat
d. Pimpinan
e. Pemerintah
Jawaban: b. Pancasila
4. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode ….
a. sebelum 1945
b. 1945-1949
c. 199-1959
d. 1959-1965
e. Orde Baru
Jawaban: e. Orde Baru
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2
c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3
d. Wapres No. X
e. Undang-Undang No. 7 Tahun 1953
Jawaban: b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2
6. Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan impian ….
a. ketuhanan
b. kerakyatan
c. permusyawaratan
d. hikmat kebijaksanaan
e. keadilan
Jawaban: d. hikmat kebijaksanaan
Pembahasan:
7. Dilaksanakannya kebebasan yang dipertanggung-jawabkan secara sopan santun kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain merupakan salah satu ciri demokrasi ….
a. Pancasila
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Komunis
e. Otoriter
Jawaban: a. Pancasila
8. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republic diganti oleh ….
a. Habibie
b. Moh. Hatta
c. Sutan Syahrir
d. Walikota
e. Gubernur
Jawaban: c. Sutan Syahrir
9. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak sanggup dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnyapada tanggal 30 Desember 1949 merupakan salah satu keputusan pokok ….
a. Perjanjian Linggarjati
b. Perjanjian Renville
c. KMB
d. Perjanjian Roem Royen
e. Proklamasi Kemerdekaan
Jawaban: c. KMB
10. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 yaitu ….
a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bab dan 9 buah satuan kenegaraan
b. kekuasaan direktur yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer.
c. perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
d. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar proklamasi sebagai klarifikasi resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia.
e. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Jawaban: e. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Pembahasan: Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Soal wacana sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dan Jawabannya [Essay]
1. Demokrasi terpimpin maksudnya demokrasi yang berdasarkan….
Jawaban: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/perwakilan.
2. Mengapa pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet?
Jawaban: Pada masa liberal sering terjadi pergantian kabinet alasannya yaitu pada masa demokrasi liberal Indonesia menganut sistem kepartian multipartai dan tiap-tiap partai lebih mementingkan kepentingan golongannya dan partainya masing-masing. Indonesia memakai sistem parlementer di mana kedudukan kabinet tergantung kekuasaan dewan legislatif dan kabinet sanggup dijatuhkan oleh dewan legislatif sewaktu-waktu dengan mosi tidak percaya.
3. Kapan pelaksanaan pemilu I tahun 1955? Sebutkan hasilnya!
Jawaban: Pemilu pertama 1955 dilaksanakan dalam dua periode.
a. Periode I pemilu dilaksanakan tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilu untuk menentukan anggota DPR.
b. Periode II Pemilu tanggal 15 Desember 1955 untuk menentukan Badan Konstituante. Pada pemilu tersebut ada empat partai besar pemenang pemilu, yaitu Masyumi (57 kursi), PNI (56 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi).
4. .Apa yang dimaksud dengan dengan sistem ekonomi Ali Baba?
Jawaban: sistem ekonomi Ali Baba yaitu suatu kebijakan ekonomi pada pemerintahan Kabinet Ali-Wongso, yang dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokrohadisuryo yang dijalankan dengan cara menggalang kolaborasi antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha Cina (Baba).
5. Bagaimana situasi politik di Jakarta menjelang terjadinya kejadian Gerakan 30 September 1965?
Jawaban: Situasi politik dan keamanan di Jakarta pada dikala itu makin memanas dan tidak meentu, terjdi banyak desas desus mengenai adanya:
a. Dewan Jenderal yang melaksanakan kudeta
b. Usulan pembentukan angaktan ke-5
c. Berita semakin buruknya kesehatan Presiden Soekarno
d. PKI sering melaksanakan rapat-rapat penting
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon