Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru bahwa kemendikbud terus melaksanakan penilaian dan penyempurnaan atas kebijakan pendidikan, salah satunya dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud tahun 2019 meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 ihwal PPDB Tahun 2019/2020 sebagai bentuk penilaian atas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 lahir dari hasil penilaian pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya dengan melaksanakan uji publik ke lima kawasan yaitu Kalimantan Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, dan Banten semenjak 15 November sampai 4 Desember 2018.
Manfaat pendekatan zonasi ialah untuk mendapat citra yang lebih detail sesuai dengan kondisi dari tiap zona biar mendapat penyelesaian yang lebih objektif.
Menurut Muhadjir Effendy menyampaikan citra makroskopik (gambaran makro) sanggup kita pecah-pecah dalam skala mikroskopik untuk diselesaikan berdasarkan zonanya. Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk masuk akal (wajib belajar) 12 tahun.
Sekolah yang bebas sistem zonasi di kawasan ialah sekolah swasta, SMK, Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), Sekolah Pendidikan Khusus, Sekolah Layanan Khusus, Sekolah Berasrama, Sekolah di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dan sekolah di kawasan yang jumlah pendudukan usia sekolah tidak sanggup memenuhi ketentuan jumlah siswa dalam satu rombel.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan bahwa kawasan 3T tidak menganut sistem zonasi, termasuk di dalamnya SPK dan Sekolah Berasrama.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, memberikan bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pendidikan, sistem zonasi tahun ini berdampak pada distribusi guru dan pembelajaran. “Tidak ada sekolah favorit, ke depan sekolah negeri (mutunya) harus sama (dengan sekolah swasta) sehingga ada pemerataan guru yang berkualitas,” terangnya.
Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam PPDB ialah non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan terusan layanan pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk dipakai sebagai pedoman bagi kepala kawasan dan kepala sekolah untuk menciptakan kebijakan teknis pelaksanaan PPDB (zonasi).
Mendikbud mengarahkan biar pemerintah kawasan segera menciptakan petunjuk teknis PPDB dan peraturan kepala kawasan dengan berpedoman kepada Permendikbud 51 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah kawasan harus tetapkan zonasi paling usang satu bulan sebelum proses PPDB dilaksanakan pada Bulan Mei.
Sekolah swasta akseptor BOS juga tunduk pada peraturan ini mulai tahun fatwa 2020/2021. Permendikbud Nomor 51/2019 juga memastikan biar dalam pelaksanaan PPDB tahun ini tidak ada jual beli dingklik maupun titipan peserta didik yang tidak sesuai dengan peraturan. Semoga gosip ini bermanfaat.
Sumber http://www.budilaksono.com/
EmoticonEmoticon