Politik liberal masa kolonial bermaksud menunjukkan sumbangan pada orang pribumi namun kenyataannya perusahaan swasta hanya mencari keuuntungan yang sebesar-besarnya. Tersedianya tenaga kerja yang murah memberi laba besar bagi perusahaan-perusahaan itu. Demikian juga dengan sewa tanah dari para petani. Berkembangnya perusahaan-perusahaan absurd mebawa kaibat bahwa pemiliki tanah terpaksa menyerahkan tanahnya dan menjadi buruh di tanahnya sendiri. Masalah penyewaan tanah dan penggunaan irigasi juga merugikan petani.
Kondisi rakyat di tanah jajahan yang tertekan dan menderita terbeca juga oleh sebagian orang di Belanda. Penderitaan rakyat Hindia Belanda menyemai kritik di kalangan rakyat Belanda sendiri. Salah satu tokoh yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yaitu C. Th. van Deventer. Ia menulis sebuah artikel dalam majalah De Gids pada tahun 1899 yang berjudul En Eereschuld (Hutang Kehormatan). Dalam tulisannya ia mengemukakan bahwa kekosongan kas negara Belanda telah diisi oleh orang Indonesia. Dengan kata lain gotong royong bangsa Belanda telah berhutang kebijaksanaan kepada rakyat Indoneisa yang harus dibayar dengan jalan memberi kesejahteraan. Menurut van Deventer hutang kebijaksanaan itu sanggup dibayar dengan peningkatan kesejahteraan orang Indonesia melalui edukasi, migrasi dan irigasi.
 |
| Politik etis menghasilkan kaum cendikiawan Indonesia |
Program edukasi bermaksud memberi kesempatan keapda pribumi untuk sekolah dan mendapat pengetahuan. Melalui pendidikan diharapkan sanggup mendorong rakyat untuk berusaha memperbaiki nasibnya. Sementara emigrasi yaitu perjuangan untuk memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya menyerupai di luar Jawa yang masih kosong. Dengan migrasi, orang Jawa sanggup membuka lahan gres yang akan memberinya penghasilan yang lebih besar. Pada umumnya orang Indonesia bekerja sebagai petani, maka irigasi sangat diperlukan. Para petani tersebut menggarap sawah, menanam padi, dan palawija untuk kehidupannya. Oleh alasannya itu sistem irigasi yang baik harus dibangun.
Pemerintah Belanda menanggapi gagasan dan anjuran untuk memperbaiki kehidupan rakyat di koloni Hindia Belanda. Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhemina memberikan pidato kenegaraan yang mensahkan kebijakan Politik Etis. Namun praktik anjuran van Deventer ini disalahgunakan oleh pengusaha absurd dan kolonial untuk mengambil keuntungan.
 |
| van Deventer pencetus Politik Etis |
Pendidikan untuk rakyat pribumi justru diselewengkan penguasa kolonial untuk menghasilkan tenaga terdidik yang kemudian dipekerjakan di perusahaan absurd dan pemerintahan sebagai tenaga kelas rendah dan dibayar murah. Oleh lantaran itu pendidikan yang diberikan hanya terbatas pada kalangan tertentu dengan pengetahuan terbatas. Sementara irigasi lebih diutamakan untuk perkebunan tebu dibanding sawah rakyat. Namun bagaimanpun aktivitas edukasi dan politik etis punya aspek positif dikarenakan telah melahirkan kaum elite nasional menyerupai dr. Ciptomangunkusumo, dr. Sutomo, Soekarno, Hatta dan lainnya yang menjadi awal pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Sumber http://www.gurugeografi.id
EmoticonEmoticon