√ Terbentuknya Hindia Belanda Dan Politik Penjajahan

Sebelum Indonesia ini ada nama Hindia Belanda ialah asal mula negara ini.
Setelah VOC jatuh, pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih kekuasaan VOC terutama kepulauan Indonesia. Hal ini merupakan politik penjajahan Belanda pada masa lalu. Untuk menangani peralihan kekuasaan dan menghadapi bahaya invasi Inggris, Louis Napoleon mengangkat Herman William Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.

Daendels menyusun kembali sistem pemerintahan dan kekuatan pertahanan di Hindia Belanda. Ia menerapkan tiga kebijakan Daendels yaitu:

a. membangun sebuah birokrasi dan tentara yang profesional, menjiplak Revolusi Perancis.

b. mengubah sistem politik tradisional.

c. melaksanakan pengerahan tenaga milisi (wajib militer).

Daendels juga membagi Pulau Jawa ke dalam tempat prefektur, kemudian para bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial. Namun masa pemerintahan Daendels juga tidak lama. Ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansens dan harus menyerahkan kepulauan Indonesia kepada Inggris.

Gubernur Jenderal Daendels

Pemerintahan Kolonial Inggris yang dipimpin Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816) menerapkan beberapa kebijakan baru. Sama dengan perilaku Daendels, Raffles berpandangan bahwa masyarakat di Pulau Jawa harus diubah. Ia menghapus hukum yang mewajibkan para petani menyerahkan hasil bumi kepada para bupati dan meniadakan kerja paksa.

Sebagai gantinya, ia menimbulkan para bupati sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Raffles juga menetapkan semua tanah ialah milik pemerintah sehingga rakyat wajib membayar sewa tanah pribadi kepada pemerintah Inggris melalui para bupati.

Beberapa tahun kemudian terjadi perubahan situasi politik di Eropa. Napoleon Bonaparte di Perancis mengalami kekalahan dan menjalani pengasingan. Akibatnya kerajaan Belanda lepas dari kekuasaan Perancis dan memperoleh kembali kepulauan Indonesia sebagai tempat jajahan. Raffle slalu menjadi pejabat kolonial biasa.

Berdasarkan Konvensi London, Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Belanda di Bengkulu pada 1814. Lalu menerima Pulau Tumasik yang kemudian dibangun menjadi kota Pelabuhan perdagangan transit dan sekarang menjadi Singapura.

Setelah mendapatkan kembali kepulauan Indonesia dari Inggris, pemerintahan kolonial Belanda segera mengatur kekuasaannya. Komisaris Jenderal yang pertama terdiri dari G.P.J. Elout, A.A. Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819). yang bertugas memulihkan keadaan. Tugas itu kemudian dilanjutkan oleh para gubernur jenderal yang diangkat untuk memerintah daerha jajahan yaitu can der Capellen dan Du Bus de Gisiguies. Pemerintah kolonial Belanda memusatkan perhatian pada pemulihan dan penataan kembali kekuasaannya di Jawa. Mereka juga mengirim sejumlah utusan ke banyak sekali wilayah Hindia Belanda untuk memperbaharui perjanjian yang berisi legalisasi terhadap kekuasaan kolonial Belanda.

Struktur pemerintahan di bawah Hindia Belanda dibagi menjadi dua yaitu Europesche Bestuur (jajaran pemerintahan dalam negeri Eropa) dan Inlandsche Bestuur (jajaran pemerintahan pribumi). Penguasa tertinggi Eropa ialah Gubernur Jenderal. Ia dibantu oleh Dewan Hindia yang berfungsi sebagai penasehat dan membawahi beberapa departemen. Wilayah jajahan dibagi atas beberapa propinsi dan residensi. Para residen terkadang dibantu oleh para ajun residen membawahi para controleur yang menjadi pelaksana lapangan. Sementara struktur pemerintahan pribumi diisi oleh bupati yang kedudukannya sejajar dengan controleur. Dibawah kedudukan bupati ada wedana dan camat yang membawahi para kepala desa. Pola pemerintahan ini merasuk sampai ke pemerintahan tempat di luar pulau Jawa walau terjadi sedikit penyesuaian.

Tanam paksa masa kolonial

Para penguasa pribumi dikala itu mengalami penurunan jabatan dan wilayah kekuasaan mereka berkurang alasannya ialah mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah penjajah. Dilain pihakn kedudukan para penguasa pribumi menjadi lebih berpengaruh alasannya ialah didukung oleh kekuatan militer kolonial yang lebih modern. Pasukan keamanan pemerintah kolonial kerap membantu para bupati dalam memadamkan sejumlah pergolakan dan perlawanan yang muncul di tengah masyarakat. Sasaran ketidakpuasan masyarakat sebetulnya leibih tertuju pada kebijakan pemerintahan kolonial.

Ketika menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda, Van der Capellen berusahan mencari uang sebanyak mungkin untuk membayar hutang Belanda dikala perang di Eropa. Salah satu kebijakannya ialah menyewakan tanah pada pengusaha Eropa. Usaha Capellen dilanjtukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang menerapkan sistem cultuur stelsel atau tanam paksa.

Gambar: disini, disini

Sumber http://www.gurugeografi.id