Dua Forum menemui Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Hj. Darmayanti Lubis yaitu Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan organisasi masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI). Kedua lembaga tersebut memberikan aspirasi terkait belum jelasanys nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, belum usang ini.
Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution memberikan masih ada ribuan guru honorer kategori dua (K2) belum mendapat keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya deretan khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2.
“Kemungkinan besar tidak sanggup mendaftar CPNS tahun 2018 lantaran banyak yang berusia di atas 35 tahun,” terang Bisri Samsuri Nasution.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis memberikan DPD RI semenjak awal selalu mendukung usaha honorer K2.
“Sejak awal kami di DPD RI mendukung usaha honorer K2 bersama-sama. Kami juga sudah melaksanakan rapat adonan bersama Komite I, Komite III, dan BAP. Selain itu juga telah melaksanakan rapat dengan Menteri PAN dan RB. Kita juga telah menciptakan dan memberikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR," jelasnya.
Audiensi di hadir Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far. Menurut Raymond, PKRI sangat peduli pada duduk kasus guru honorer yang terjadi di seluruh kawasan di Indonesia. Oleh lantaran itu, pihaknya akan mendorong supaya guru honorer sanggup diangkat statusnya menjadi CPNS.
“PKRI bersama FKGH akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer dan dalam waktu erat akan menggelar diskusi publik terkait duduk kasus guru honorer,” jelasnya.
Raymond membuktikan bahwa PKRI merupakan sebuah organisasi yang tidak berhubungan pada partai serta golongan politik manapun. Sebuah organisasi yang merealisasikan harapan luhur bangsa, mengisi kemerdekaan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa menuju masyarakat adil dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Diskusi publik terkait guru honorer yang akan digelar di Sumatera Utara dalam waktu dekat, PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,” pinta Raymond.
Menanggapi ajakan PKRI tersebut, Darmayanti Lubis menyambut baik rencana acara diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI.
“Dengan demikian melalui acara ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer sanggup didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya,” ungkapnya (baca juga wacana honorer secara lengkap klik disini)
EmoticonEmoticon