SUARAPGRI - Honorer K2 (kategori dua) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Asman Abnur dari jabatannya sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Asman Abnur dinilai gagal melakukan amanah yang diberikan kepadanya untuk menuntaskan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami mendesak Pak Presiden Jokowi untuk mencopot MenPAN-RB. Menteri yang satu ini tidak cocok menjadi pembantu presiden," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara (Malut) Said Amir kepada JPNN, Jumat (27/7).
Dia menilai, Menteri Asman sudah memperlihatkan isu yang tidak benar kepada Jokowi sehingga honorer K2 jadi jelek.
Keputusan rapat kerja adonan tujuh komisi dewan perwakilan rakyat RI dan pemerintah pada 23 Juli berdasarkan Said tidak dapat disalahkan.
Sebab, keputusan itu berdasar pada aturan UU ASN. Demikian juga dengan statemen Presiden Jokowi bahwa honorer K2 harus tes, alasannya perundang-undangan mengatur menyerupai itu.
Apabila UU ASN direvisi, Said yakin semua akan berubah.
"Saya pesimistis menteri ini akan serius membahas UU ASN. Lebih baik beliau diganti dengan yang lain," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti menegaskan, jalan satu-satunya semoga ada payung aturan bagi mereka ialah dengan mengganti menteri PAN-RB.
Selama menterinya tetap Asman Abnur, revisi UU ASN tidak akan pernah dibahas.
"Baru Pak Asman, menteri yang tidak mau berhadapan dengan honorer K2 ketika demo. Orang yang tidak punya hati dan perasaan menyerupai itu layak dicopot. Enggak cocok jadi pelayan masyarakat," pungkasnya.
(sumber: jpnn.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.comAsman Abnur dinilai gagal melakukan amanah yang diberikan kepadanya untuk menuntaskan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami mendesak Pak Presiden Jokowi untuk mencopot MenPAN-RB. Menteri yang satu ini tidak cocok menjadi pembantu presiden," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara (Malut) Said Amir kepada JPNN, Jumat (27/7).
Dia menilai, Menteri Asman sudah memperlihatkan isu yang tidak benar kepada Jokowi sehingga honorer K2 jadi jelek.
Keputusan rapat kerja adonan tujuh komisi dewan perwakilan rakyat RI dan pemerintah pada 23 Juli berdasarkan Said tidak dapat disalahkan.
Sebab, keputusan itu berdasar pada aturan UU ASN. Demikian juga dengan statemen Presiden Jokowi bahwa honorer K2 harus tes, alasannya perundang-undangan mengatur menyerupai itu.
Apabila UU ASN direvisi, Said yakin semua akan berubah.
"Saya pesimistis menteri ini akan serius membahas UU ASN. Lebih baik beliau diganti dengan yang lain," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti menegaskan, jalan satu-satunya semoga ada payung aturan bagi mereka ialah dengan mengganti menteri PAN-RB.
Selama menterinya tetap Asman Abnur, revisi UU ASN tidak akan pernah dibahas.
"Baru Pak Asman, menteri yang tidak mau berhadapan dengan honorer K2 ketika demo. Orang yang tidak punya hati dan perasaan menyerupai itu layak dicopot. Enggak cocok jadi pelayan masyarakat," pungkasnya.
(sumber: jpnn.com)
EmoticonEmoticon