Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-rb) Asman Abnur menuturkan bahwa, problem honorer k2 (kategori dua) merupakan problem yang sudah sangat lama.
"Mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2012 sudah ada solusi dari pemerintah," kata menteri Asman seusai rapat adonan tertutup dengan tujuh komisi dewan perwakilan rakyat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018)
Menteri Asman mengatakan, ternyata solusi yang diberikan tersebut tidak menuntaskan masalah.
"Sebanyak 438 ribu lebih yang masih menganggap diri mereka itu merupakan bab dari K2 yang belum diselesaikan," tuturnya.
Dalam rapat adonan yang digelar secara tertutup tersebut, Menpan Asman mengatakan, ada komitmen secara sedikit demi sedikit yang diambil antara anggota dewan perwakilan rakyat dan sejumlah kementerian yang terlibat.
Namun, Menteri Asman tidak bisa menjelaskan komitmen apa yang telah diambil.
"Tentu (kesepakatan) ini tidak melanggar Undang-Undang. Secara politis sudah disepakati. Secara teknis nanti aku akan melaksanakan verifikasi bahkan validasi data," pungkasnya.
Sehingga, dilanjutkan Menteri Asman, diperlukan tidak terjadi penggelembungan data menyerupai pada tahun-tahun sebelumnya.
Maka dari itu, Menteri Asman menambahkan, dalam rapat tersebut, sudah disepakati secara sedikit demi sedikit dengan kemampuan keuangan negara.
"Mudah-mudahan dengan adanya komitmen ini, nanti aku bisa menyusun langkah-langkah teknisnya dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sebelumnya, rapat adonan antara Komisi I, II, IV, IX, X, dan XI dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah, dalam hal ini tujuh jajaran kementerian, pada Senin (23/7/18) digelar secara tertutup dengan pembahasan Penyelesaian Tenaga Honorer K2.
Adapun kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri.
(sumber: Tribunnews.com)
"Mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2012 sudah ada solusi dari pemerintah," kata menteri Asman seusai rapat adonan tertutup dengan tujuh komisi dewan perwakilan rakyat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018)
 |
| Kemenpan-RB, Rapat Gabungan Tertutup dengan tujuh komisi dewan perwakilan rakyat RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat |
Menteri Asman mengatakan, ternyata solusi yang diberikan tersebut tidak menuntaskan masalah.
"Sebanyak 438 ribu lebih yang masih menganggap diri mereka itu merupakan bab dari K2 yang belum diselesaikan," tuturnya.
Dalam rapat adonan yang digelar secara tertutup tersebut, Menpan Asman mengatakan, ada komitmen secara sedikit demi sedikit yang diambil antara anggota dewan perwakilan rakyat dan sejumlah kementerian yang terlibat.
Namun, Menteri Asman tidak bisa menjelaskan komitmen apa yang telah diambil.
"Tentu (kesepakatan) ini tidak melanggar Undang-Undang. Secara politis sudah disepakati. Secara teknis nanti aku akan melaksanakan verifikasi bahkan validasi data," pungkasnya.
Sehingga, dilanjutkan Menteri Asman, diperlukan tidak terjadi penggelembungan data menyerupai pada tahun-tahun sebelumnya.
Maka dari itu, Menteri Asman menambahkan, dalam rapat tersebut, sudah disepakati secara sedikit demi sedikit dengan kemampuan keuangan negara.
"Mudah-mudahan dengan adanya komitmen ini, nanti aku bisa menyusun langkah-langkah teknisnya dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sebelumnya, rapat adonan antara Komisi I, II, IV, IX, X, dan XI dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah, dalam hal ini tujuh jajaran kementerian, pada Senin (23/7/18) digelar secara tertutup dengan pembahasan Penyelesaian Tenaga Honorer K2.
Adapun kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri.
(sumber: Tribunnews.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.com
EmoticonEmoticon