SUARAPGRI - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer dalam rencana perekrutan 100.000 guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Hal tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan keadilan dari pemerintah kepada guru honorer yang banyak sudah mengabdi lebih dari 5 tahun.
Ketua Umum PBPGRI Unifah Rosyidi mengatakan, kompetensi guru honorer tidak kalah dari calon guru yang gres lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Menurutnya, guru honorer bahkan mempunyai pengalaman yang bisa menjadi nilai tambah.
Ia berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa merekomendasikan hal tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Kami mohon kepada pak Mendikbud, mereka para guru honorer jangan ditinggal. Tolong diperhatikan ketika nanti ada pengangkatan guru CPNS. Guru honorer harus diutamakan. Inilah yang disebut dengan keadilan dan pemihakan. Setelah itu, barulah mereka dilatih secara profesional supaya kemampuannya meningkat,” kata Unifah dalam Rapat Koordinasi dan Buka Puasa Bersama Mendikbud di Gedung Guru PB PGRI, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.
Unifah Rosyidi menuturkan, pemerintah bisa menemukan formulasi efektif untuk menutupi kekurangan guru, terutama untuk mengisi kekosongan guru di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal.
Menurutnya, ketika ini ada sekitar sejuta guru honorer yang mengisi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Guru honorer kerap kurang menerima perhatian baik dari segi kesejahteraan maupun dalam kesempatan untuk meningkakan kompetensinya.
"Jadi kami ingin pemerintah lebih terbukalah, lebih menghormati guru honorer yang benar-benar mengisi tempat-tempat kosong itu dengan mengangkatnya jadi CPNS. Saya mengapresiasi Mendikbud dan jajaran Kemendikbud alasannya yaitu kini sudah lebih terbuka. Sekarang tinggal KemenPANRB, kalau CPNS guru tiba-tiba disebutkan harus mempunyai akta pendidik. Mana ada? wong akta pendidik itu kan jadwal pemerintah dengan kuota yang sangat terbatas dan diberikan kepada calon guru, bukan guru dalam jabatan. Makara tolong dikoordinasikan,,” pungkasnya.
Mendesak
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, mengangkat guru honorer untuk menjadi CPNS harus melewati bermacam-macam aturan.
Menurutnya, Kemendikbud hanya bisa menawarkan masukan kepada KemenPANRB terkait kriteria guru yang diperlukan. Kemendikbud juga menyodorkan formulasi dalam proses perekrutannya.
“Jadi dari rencana kuota itu apakah nanti akan dibuka lepas? atau kriteria tertentu. Ini sedang dibicarakan. Tapi KemenPANRB yang mempunyai wewenang penuh,” kata Menteri Muhadjir Effendy.
Mendikbud mengatakan, sebanyak 736.000 guru honorer akan diseleksi untuk tes CPNS. Ia juga menegaskan, Indonesia akan kekurangan sekitar 733.000 guru jikalau perekrutan tak kontinyu dilakukan setiap tahun.
Panambahan dan pengangkatan guru mendesak dilakukan untuk mendukung jadwal prioritas presiden terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Jumlah guru masih sangat kurang. Terutama untuk ditempatkan di kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T)," tutur Muhadjir Effendy di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia juga menuturkan, Kemendikbud juga mengusulkan supaya Badan Kepegawaian Negara segera mengangkat 10.000 guru kontrak yang direkrut melalui sketsa jadwal guru garis depan.
Menurut Mendikbud Muhadjir, pada 2017, pemerintah sudah mengangkat 7.000 guru kontrak lulusan jadwal guru garis depan.
"Program guru garis depan untuk memenuhi kekurangan jumlah guru di kawasan terpencil," imbuhnya.
(sumber: pikiran-rakyat.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.comHal tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan keadilan dari pemerintah kepada guru honorer yang banyak sudah mengabdi lebih dari 5 tahun.
Ketua Umum PBPGRI Unifah Rosyidi mengatakan, kompetensi guru honorer tidak kalah dari calon guru yang gres lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Menurutnya, guru honorer bahkan mempunyai pengalaman yang bisa menjadi nilai tambah.
Ia berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa merekomendasikan hal tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Kami mohon kepada pak Mendikbud, mereka para guru honorer jangan ditinggal. Tolong diperhatikan ketika nanti ada pengangkatan guru CPNS. Guru honorer harus diutamakan. Inilah yang disebut dengan keadilan dan pemihakan. Setelah itu, barulah mereka dilatih secara profesional supaya kemampuannya meningkat,” kata Unifah dalam Rapat Koordinasi dan Buka Puasa Bersama Mendikbud di Gedung Guru PB PGRI, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.
Unifah Rosyidi menuturkan, pemerintah bisa menemukan formulasi efektif untuk menutupi kekurangan guru, terutama untuk mengisi kekosongan guru di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal.
Menurutnya, ketika ini ada sekitar sejuta guru honorer yang mengisi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Guru honorer kerap kurang menerima perhatian baik dari segi kesejahteraan maupun dalam kesempatan untuk meningkakan kompetensinya.
"Jadi kami ingin pemerintah lebih terbukalah, lebih menghormati guru honorer yang benar-benar mengisi tempat-tempat kosong itu dengan mengangkatnya jadi CPNS. Saya mengapresiasi Mendikbud dan jajaran Kemendikbud alasannya yaitu kini sudah lebih terbuka. Sekarang tinggal KemenPANRB, kalau CPNS guru tiba-tiba disebutkan harus mempunyai akta pendidik. Mana ada? wong akta pendidik itu kan jadwal pemerintah dengan kuota yang sangat terbatas dan diberikan kepada calon guru, bukan guru dalam jabatan. Makara tolong dikoordinasikan,,” pungkasnya.
Mendesak
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, mengangkat guru honorer untuk menjadi CPNS harus melewati bermacam-macam aturan.
Menurutnya, Kemendikbud hanya bisa menawarkan masukan kepada KemenPANRB terkait kriteria guru yang diperlukan. Kemendikbud juga menyodorkan formulasi dalam proses perekrutannya.
“Jadi dari rencana kuota itu apakah nanti akan dibuka lepas? atau kriteria tertentu. Ini sedang dibicarakan. Tapi KemenPANRB yang mempunyai wewenang penuh,” kata Menteri Muhadjir Effendy.
Mendikbud mengatakan, sebanyak 736.000 guru honorer akan diseleksi untuk tes CPNS. Ia juga menegaskan, Indonesia akan kekurangan sekitar 733.000 guru jikalau perekrutan tak kontinyu dilakukan setiap tahun.
Panambahan dan pengangkatan guru mendesak dilakukan untuk mendukung jadwal prioritas presiden terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Jumlah guru masih sangat kurang. Terutama untuk ditempatkan di kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T)," tutur Muhadjir Effendy di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia juga menuturkan, Kemendikbud juga mengusulkan supaya Badan Kepegawaian Negara segera mengangkat 10.000 guru kontrak yang direkrut melalui sketsa jadwal guru garis depan.
Menurut Mendikbud Muhadjir, pada 2017, pemerintah sudah mengangkat 7.000 guru kontrak lulusan jadwal guru garis depan.
"Program guru garis depan untuk memenuhi kekurangan jumlah guru di kawasan terpencil," imbuhnya.
(sumber: pikiran-rakyat.com)
EmoticonEmoticon