SUARAPGRI - Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak pernah menerbitkan Laporan Penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016 - 2019.
Penegasan tersebut dikatakan oleh Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menanggapi informasi yang beredar di media umum belakangan ini.
“Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat itu,” jelasnya di Jakarta, Senin (14/05).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan, informasi yang tidak terperinci sumbernya tersebut merupakan isu bohong alias hoax.
Untuk itu, Herman mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi.
Berita yang beredar di media umum itu seperti dikeluarkan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017.
Isinya, berupa kuota deretan dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, instruksi cepat, nama instansi, formasi, seruan masuk dan ditetapkan.
Tidak terperinci apa maksud pembuat surat tersebut mengembangkan isu bohong itu melalui media sosial, sebab Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS.
E-formasi sendiri merupakan tawaran dari instansi pemerintah untuk deretan CPNS, hanya pihak berwenang yang dapat mengakses e-formasi.
Untuk itu, sekali lagi Herman menekankan biar masyarakat mengabaikan isu bohong tersebut, sebab bukan tidak mungkin ada upaya penipuan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil laba dengan penipuan.
“Itu semua isu bohong, dan abaikan saja. Kami akan selalu menginformasikan kebijakan CPNS melalui portal resmi, ialah : http://bit.ly/2DWs7cQ,” ujarnya.
(sumber: http://bit.ly/2DWs7cQ)
Penegasan tersebut dikatakan oleh Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menanggapi informasi yang beredar di media umum belakangan ini.
“Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat itu,” jelasnya di Jakarta, Senin (14/05).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan, informasi yang tidak terperinci sumbernya tersebut merupakan isu bohong alias hoax.
Untuk itu, Herman mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengecek kebenaran setiap informasi ke sumber resmi.
Berita yang beredar di media umum itu seperti dikeluarkan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 1 November 2017.
Isinya, berupa kuota deretan dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, instruksi cepat, nama instansi, formasi, seruan masuk dan ditetapkan.
Tidak terperinci apa maksud pembuat surat tersebut mengembangkan isu bohong itu melalui media sosial, sebab Kementerian PANRB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS.
E-formasi sendiri merupakan tawaran dari instansi pemerintah untuk deretan CPNS, hanya pihak berwenang yang dapat mengakses e-formasi.
Untuk itu, sekali lagi Herman menekankan biar masyarakat mengabaikan isu bohong tersebut, sebab bukan tidak mungkin ada upaya penipuan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil laba dengan penipuan.
“Itu semua isu bohong, dan abaikan saja. Kami akan selalu menginformasikan kebijakan CPNS melalui portal resmi, ialah : http://bit.ly/2DWs7cQ,” ujarnya.
(sumber: http://bit.ly/2DWs7cQ)
Sumber http://egoswot.blogspot.com
EmoticonEmoticon