Pada Bagian Dalam PP No. 11 Tahun 2017 ini disebutkan bahwa cuti terdiri atas 7 jenis, yaitu; a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti alasannya yaitu alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara.
Cuti Tahunan
Di dalam PP No. 11 Tahun 2017, PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud yaitu 12 (dua belas) hari kerja. Untuk memakai hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan undangan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang untuk memperlihatkan hak atas cuti tahunan. Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan dipakai di daerah yang sulit perhubungannya, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, jangka waktu cuti tahunan tersebut sanggup ditambah untuk paling usang 12 (dua belas) hari kalender. Hak atas cuti tahunan yang tidak dipakai dalam tahun yang bersangkutan, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, sanggup dipakai dalam tahun berikutnya untuk paling usang 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada sekolah tinggi tinggi yang menerima liburan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, disamakan dengan PNS yang telah memakai hak cuti tahunan.
Cuti Besar
Dalam PP No. 11 Tahun 2017 juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, berdasarkan PP ini. berhak cuti paling usang 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang memakai hak atas cuti besar, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
Cuti Sakit
Menurut PP No. 11 Tahun 2017, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari hingga dengan 14 (empat belas) hari, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan undangan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenangng untuk memperlihatkan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan undangan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang untuk memperlihatkan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud diberikan untuk waktu paling usang I (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud sanggup ditambah untuk paling usang 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
PNS yang mengalami gugur kandungan, berdasarkan PP ini, berhak atas cuti sakit untuk paling usang 1 1/2 (satu setengah) bulan.
Cuti Melahirkan
PP ini juga menyebutkan, untuk kelahiran anak pertama hingga dengan kelahiran anak ketiga pada dikala menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud yaitu 3 (tiga) bulan. Untuk sanggup memakai hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, PNS yang bersangkutan mengajukan undangan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang untuk memperlihatkan hak atas cuti melahirkan.
Cuti Karena Alasan Penting
Menurut PP No. 11 Tahun 2017, PNS berhak atas cuti alasannya yaitu alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada aksara a meninggal dunia, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan.
Cuti Bersama
PP No. 11 Tahun 2017 menegaskan, Presiden sanggup memutuskan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang alasannya yaitu Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Cuti di Luar Tanggungan Negara
PP No. 11 Tahun 2017 juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus alasannya yaitu alasan pribadi dan mendesak sanggup diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu sanggup diberikan untuk paling usang 3 (tiga) tahun. Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong alasannya yaitu dukungan cuti di luar tanggungan negara harus diisi. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, PNS yang bersangkutan mengajukan undangan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. Menurut PP ini, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak mendapatkan penghasilan PNS. Dan selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
Ditegaskan dalam PP No. 11 Tahun 2017, PNS yang sedang memakai hak atas cuti sanggup dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud, berdasarkan PP ini, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dukungan cuti diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 perihal Tata Cara Pemberian Cuti PNS
Demikian sajian info mengenai Memahami Aturan Cuti Bagi PNS yang sanggup disampaikan dalam kesempatan ini.
Dapatkan Juga GRATIS Untuk Anda !!!
No | Nama Perangkat | Action |
1 | Materi Diklat Kurikulum | |
2 | Dokumen 1 Kurikulum | |
3 | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |
4 | Silabus Tematik dan Mata Pelajaran | |
5 | Program Tahunan dan Semester | |
6 | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) | |
6 | Buku Guru dan Buku Siswa | |
7 | Penilaian Hasil Belajar | DOWNLOAD |
8 | Buku Kerja Guru | |
Semoga Bermanfaat !!!
Sumber http://www.tozsugianto.com/
EmoticonEmoticon