Monday, January 23, 2017

√ Download Uu Nomor 8 Tahun 2019 Wacana Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

Download Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahUU Nomor 8 Tahun 2019 adalah Undang-Undang pengganti UU Nomor 13 Tahun 2008 wacana Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 wacana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 wacana Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang alasannya sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan aturan masyarakat. Silahkan d0wnl0ad UUN Nomor 8 Tahun 2019 melalui link di bawah yang telah disediakan untuk lebih jelasnya.


Download UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah


 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah √ Download UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
UU Nomor 8 Tahun 2019

Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 3 menyebutkan bahwa : Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:


a) menunjukkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga sanggup menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan


b) mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 4 menyebutkan bahwa :


1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam sanggup mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.


2) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar diberangkatkan sesudah memenuhi persyaratan.


3) Ketentuan mengenai tata  cara registrasi diatur dengan Peraturan Menteri.


Download UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah


Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 5 menyebutkan wacana Persyaratan Jamaah Haji yaitu:


a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

b. memenuhipersyaratankesehatan;

c. melunasi Bipih; dan

d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun semenjak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.


Persyaratan tersebut pada huruf d dikecualikan bagi:


1. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;

2. pembimbing KBIHU; dan

3. petugas PIHK.


Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 6 menyebutkan wacana Hak Jemaah Haji:


1. mendapat bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;

2. mendapat bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;

3. mendapat pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;

4. mendapat pelayanan transportasi;

5. mendapat pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;

6. mendapat identitas haji dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;

7. mendapat asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;

8. mendapat pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;

9. mendapat gosip pelaksanaan Ibadah Haji;

10. menentukan PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan

11. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen berdasarkan keterangan kesehatan Jemaah Haji.


Pelimpahan porsi sebagaimana disebutkan pada poin 11 berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi diatur dengan Peraturan Menteri.


Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 7 menyebutkan wacana Kewajiban Jemaah Haji:


1. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;

2. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;

3. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;

4. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupatenlkota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan

5. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.


Untuk lebih terang dan detail mengenai UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, silahkan d0wnl0ad PDF Undang-undang no 8 Tahun 2019.


Link Download Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019DISINI


Demikian tadi link d0wnl0ad UU No. 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2019, supaya bermanfaat untuk semuanya.


Download UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah




Sumber aciknadzirah.blogspot.com


EmoticonEmoticon