Lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang secara pribadi diatur atau mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tinggi negara yaitu sekumpulan forum negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia. Dimana forum negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara.
Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai kiprah nya masing-masing. Secara garis besar kiprah umum forum negara adalah: (1) Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, ham, dan budaya. (2) Menciptakan suatu lingkungan yang aman , aman, dan harmonis. (3) Menjadi tubuh penghubung antara negara dan rakyatnya. (4) Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat. (5) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme. (6) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, disebut forum negara dan terdiri atas :
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) yaitu forum legislatif bikameral yang merupakan salah satu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan forum tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia alasannya terdiri atas seluruh anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.
Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi forum tertinggi negara alasannya MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MPR ketika ini terdiri atas seluruh anggota dewan perwakilan rakyat dan seluruh anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) yaitu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Anggota DPD juga merupakan anggota MPR.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) yaitu salah satu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan forum perwakilan rakyat. dewan perwakilan rakyat terdiri atas anggota partai politik akseptor pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Presiden dan Wapres Republik Indonesia,
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden yaitu simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan administrator untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya sanggup dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Baca juga : Sistem Penyelenggaraan Pemerintah.
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)
Mahkamah Agung (disingkat MA) yaitu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman gotong royong dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari dampak cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi tubuh peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata perjuangan negara.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)
Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) yaitu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman gotong royong dengan Mahkamah Agung.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) yaitu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai wewenang menilik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan forum yang bebas dan mandiri. pemerintah.net
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon