Budilaksono.com.....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu bahwa Ribuan honorer K2 (kategori dua) se - Jawa Timur menggalang kekuatan untuk agresi pada Selasa (18/9). Aksi penolakan terhadap PermenPAN-RB yang mengatur pembatasan usia dalam rekrutmen CPNS 2018 ikut disuarakan guru honorer di diseluruh pulau jawa dari timur hingga barat.
Rencananya, agresi ini akan dilakukan di beberapa titik lokasi.
Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono mengungkapkan, ada yang berbeda dengan agresi kali ini. Bila sebelumnya memusatkan perhatian pada gubernur, kini seluruh kabupaten/kota bergerak. "Jadi tiap-tiap kantong wilayah bergerak. Mereka menyuarakan hal sama yaitu menolak rekrutmen CPNS umum," ujar Eko
Masing-masing tempat ini, lanjutnya, punya cara berbeda-beda dalam memberikan aksinya. Ada yang long march, salat istighosah, audiensi, menggalang tanda tangan penolakan, dan lain-lain.
Hingga hari ini pukul 10.00 wib, sejumlah kabupaten/kota sudah menyatakan siap melaksanakan agresi yaitu Surabaya, Pamekasan Madura. Banyuwangi sudah mendahului Kamis (13/9). "Ini nanti bertambah lagi alasannya ialah aksinya kan Selasa. Kami kejar sebelum registrasi CPNS dimulai. Akan kami lihat apakah pemda masih berani membuka registrasi CPNS," bebernya.
Aksi penolakan ini juga disuarakan oleh Kabupaten garut yang menerima pemberian Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (DPC PGRI)
Ketua Umum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Cecep Kurniadi mengungkapkan, hasil rapat koordinasi seluruh DPP dan DPC bersama PGRI Kabupaten Garut tetapkan mulai Sabtu (15/9), seluruh guru honorer maupun PNS yang di negeri dan swasta untuk tidak mengajar. Semuanya juga wajib ikut jihad guru.
"Sesuai hasil rapat koordinasi dengan PGRI, seluruh guru PNS dan honorer se-Kabupaten Garut hari ini mogok mengajar. Seluruhnya juga wajib ikut agresi jihad guru," kata Cecep.
Dia menyebutkan, jihad guru berlangsung di bawah komando PGRI sebagai bentuk pemberian kepada honorer. Rencananya, agresi protes ini akan dilaksanakan, Senin (17/9).
Adapun tuntutan dalam jihad guru ini ialah menutut kepada bupati Garut untuk segera mencopot Plt Kepala Dinas Pendidikan. Kedua, menuntut bupati Garut untuk segera menawarkan SK penugasan kepada honorer di sekolah negeri.
Ketiga, memberikan kepada pemerintah melalui bupati Garut bahwa guru honorer menolak PermenPAN-RB No 36 dan 37 tahun 2018 alasannya ialah tidak menawarkan rasa keadilan.
Tuntutan keempat ialah mendesak bupati Garut untuk menyurati presiden dan menPAN-RB biar segera merevisi UU ASN sebagai payung aturan perubahan honorer menjadi PNS. "Apabila tuntutan kami tidak terpenuhi maka kami akan mogok mengajar," seru Cecep.(Sumber : jawapos.com)
Sumber http://www.budilaksono.com/
EmoticonEmoticon