OperatorGuru.com - Gaji tenaga honorer di lingkup Pemko Bontang, Kaltim, akan mengalami kenaikan pada 2019 mendatang. Tak hanya honorer, PNS di sana juga sanggup kenaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kenaikan TPP sebesar Rp 500 ribu. Statusnya berjenjang sesuai dengan jabatan eselon. Adapun jumlah PNS di Kota Bontang sekira tiga ribu pegawai. “Alokasi ini (TPP, Red.) ada Rp 18 miliar,” kata Neni menyerupai diberitakan Bontang Post (Jawa Pos Group).
Sementara itu, honor tenaga honorer bertambah Rp 250 ribu. “Jumlah tenaga non-PNS berkisar 1.800 orang. Jika dijumlahkan honor honorer sebelumnya maka totalnya kurang lebih Rp 50 miliar,” ucapnya.
Bara, salah satu PNS Pemkot Bontang menyampaikan belum mengetahui angka secara niscaya kenaikan TPP. Namun, ia bersyukur dengan adanya kabar tersebut. Tentunya dengan adanya peningkatan TPP sanggup meningkatkan kesejahteraan ASN Kota Bontang. “Ini juga menyampaikan keuangan Bontang makin membaik,” kata Bara.
Ia mengaku sebelum defisit anggaran kisaran TPP yang diperoleh mencapai Rp 4 juta. Akan tetapi, di selesai 2016 terjadi pemotongan sampai Rp 1,25 juta.
Senada, Andrea salah satu tenaga honorer mengaku peningkatan honor senilai Rp 250 ribu belum sanggup dikatakan cukup. Meskipun demikian, ia bersyukur dengan kebijakan dari pimpinan kawasan tersebut. “Apalagi yang sudah berkeluarga itu belum cukup. Tetapi harus bersyukur ada kenaikan ini,” kata Andrea.
Seperti diketahui, beberapa waktu kemudian terjadi pengurangan TPP dan honor honorer. Disebabkan Pemkot Bontang terdampak “tsunami anggaran”. Kebijakan peningkatan tersebut sanggup diterapkan karena terdapat dana fiskal yang sanggup dialokasikan sesuai anjuran Pemkot Bontang. Totalnya mencapai Rp 99 miliar.
Diberitakan sebelumnya, APBD 2019 ditetapkan di angka Rp 1,4 triliun. Nominal tersebut belum termasuk proteksi keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum ada rumahnya.
Rinciannya yaitu jumlah pendapatan kawasan sebesar Rp 1,3 triliun. Pendapatan kawasan tersebut terbagi dalam pendapatan orisinil kawasan sebesar Rp 169 miliar, dana perimbangan Rp 958 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 174 miliar.
Sementara, belanja kawasan dialokasikan Rp 1,4 triliun. Rinciannya belanja tidak pribadi sebesar Rp 463 miliar dan belanja pribadi Rp 939 miliar. Adapun pembiayaan kawasan sebesar Rp 100 miliar. Pos ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2018. Jika dibandingkan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan Rp 300 miliar.
Demikian Informasi yang sanggup kami bagikan ke rekan rekan yang kami lansir Dari jpnn.com, biar bermanfaat .
Sumber http://egoswot.blogspot.com
EmoticonEmoticon