√ Konsep Pembagian Kekuasaan Horizontal Dan Vertikal Di Indonesia

Kekuasaan sangat penting bagi suatu negara alasannya yakni ia berwenang untuk mengatur jalannya suatu negara.
Di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri dari dua bab yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45. Baca juga: Faktor banyaknya tragedi terjadi di Indonesia

Bupati Bantaeng sukses membangun wilayahnya yang awalnya tertinggal

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yakni pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan kawasan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan pada tingkar pemerintahan pusat mengalami pergeseran sehabis amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pergeseran yaitu dari tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang dan presiden yakni pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45.

2. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen yang sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Kekuasaan yudikatif, merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan aturan dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi..

4. Kekuasaan konstitutif, merupakan kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, merupakan kekuasaan yang berkaitan dnegan penyelenggaran investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab perihal keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Kekuasaan moneter, merupakan kekuasaan negara untuk menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Baca juga: Perbedaan kutub utara dan selatan

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yaitu propinsi, kota dan kabupaten. Semua kawasan tersebut mempunyai pemerintahan kawasan yang diatur dengan undang-undang.   

Baca juga:  
Beda GDP, GNP dan GNI itu disini.
Nilai budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan

Trik menghadapi Ujian Nasional yang katanya menakutkan

Pembagian kekuasaan secara vertikal menyebabkan adanya korelasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akhir dari penerapan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah kawasan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendirinya dengan pengawasan dari pusat.  

Baca juga: 
Kode Diskon Quipper Video, solusi E-Learning Indonesia
Alasan dibalik majunya negara di kawasan beriklim dingin 
Ciri Politik Demokrasi Pancasila di Indonesia 
Soal latihan USBN PKn Sekolah Menengan Atas tahun 2018 
Arti Indonesia sebagai poros bahari dunia, benarkan begitu?
Cara dapatkan instruksi diskon Qupper Video gratis 

Sumber Gambar: disini

INFO UPDATE!!!!

Telah hadir bimbel online murah, flekibel dan berkualitas Quipper Video. Jutaan siswa Indonesia telah berhasil meningkatkan nilai belajarnya dengan Quipper Video. Chat mr Agnas di 08977703302 untuk dapatkan instruksi diskon quipper terbaru atau klik banner WA di bawah blog ini.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=FIwqn7C9sEs

Sumber http://www.gurugeografi.id