SUARAPGRI - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyatakan tidak akan memihak kepada salah satu capres manapun PGRI.
Organisasi itu menentukan bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik simpel menjelang pilpres.
"Kalau ada pengurus dan anggota PGRI yang terlibat dalam kontestasi politik yaitu tanggung jawab eksklusif sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam konpers di Jakarta, Selasa (7/8).
Terkait dengan agresi 10 Agustus yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk mengawal salah satu capres ketika pendaftaran, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan PGRI.
Sebab, PGRI sudah keluar dari KSPI semenjak 4 Mei 2018. Dengan demikian semua atribut PGRI (lambang, panji, pakaian seragam, bendera, hymne, dan mars PGRI) dihentikan dipakai dalam semua kegiatan KSPI.
"PGRI menyatakan tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak akan terlibat dalam agresi 10 Agustus 2018. Kami berhadap, supaya semua pihak mengedepankan perilaku saling menghormati antara KSPI dan PGRI," tegasnya.
Unifah Rosyidi juga menambahkan, perilaku PGRI yang netral dan bangkit di atas semua golongan, alasannya ingin mengembalikan organisasi guru pada khitahnya.
Sesuai dengan anggaran dasar PGRI serpihan IV pasal 4 (1), PGRI bersifat independen dan non-partisan.
Tidak menjadi serpihan dan tidak bekerjasama dengan parpol, dan tidak berpolitik praktis.
"Kami instruksikan kepada pengurus di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi marwah organisasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan, tidak menyebar ujaran kebencian, dan isu hoaks," tuturnya.
(sumber: jpnn.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.comOrganisasi itu menentukan bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik simpel menjelang pilpres.
"Kalau ada pengurus dan anggota PGRI yang terlibat dalam kontestasi politik yaitu tanggung jawab eksklusif sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam konpers di Jakarta, Selasa (7/8).
Terkait dengan agresi 10 Agustus yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk mengawal salah satu capres ketika pendaftaran, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan PGRI.
Sebab, PGRI sudah keluar dari KSPI semenjak 4 Mei 2018. Dengan demikian semua atribut PGRI (lambang, panji, pakaian seragam, bendera, hymne, dan mars PGRI) dihentikan dipakai dalam semua kegiatan KSPI.
"PGRI menyatakan tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak akan terlibat dalam agresi 10 Agustus 2018. Kami berhadap, supaya semua pihak mengedepankan perilaku saling menghormati antara KSPI dan PGRI," tegasnya.
Unifah Rosyidi juga menambahkan, perilaku PGRI yang netral dan bangkit di atas semua golongan, alasannya ingin mengembalikan organisasi guru pada khitahnya.
Sesuai dengan anggaran dasar PGRI serpihan IV pasal 4 (1), PGRI bersifat independen dan non-partisan.
Tidak menjadi serpihan dan tidak bekerjasama dengan parpol, dan tidak berpolitik praktis.
"Kami instruksikan kepada pengurus di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi marwah organisasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan, tidak menyebar ujaran kebencian, dan isu hoaks," tuturnya.
(sumber: jpnn.com)
EmoticonEmoticon