SUARAPGRI - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Hj. Darmayanti Lubis mendapatkan Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan organisasi masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI).
Kedua lembaga tersebut memberikan aspirasi terkait belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, belum usang ini.
Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan, masih ada ribuan guru honorer kategori dua (K2) belum mendapatkan keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya deretan khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2.
“Kemungkinan besar tidak sanggup mendaftar CPNS tahun 2018 lantaran banyak yang berusia di atas 35 tahun,” ujar Bisri Samsuri Nasution.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis memberikan DPD RI semenjak awal selalu mendukung usaha honorer K2.
“Sejak awal kami di DPD RI mendukung usaha honorer K2 bersama-sama. Kami juga sudah melaksanakan rapat adonan bersama Komite I, Komite III, dan BAP.
Selain itu juga, telah melaksanakan rapat dengan Menpan-RB. Kita juga telah menciptakan dan memberikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR," terangnya.
Dalam audiensi tersebut, ikut hadir Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far.
Menurut Raymond, PKRI sangat peduli pada perkara guru honorer yang terjadi di seluruh kawasan di Indonesia.
Oleh lantaran itu, pihaknya akan mendorong biar guru honorer sanggup diangkat statusnya menjadi CPNS.
“PKRI bersama FKGH akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer dan dalam waktu bersahabat akan menggelar diskusi publik terkait perkara guru honorer,” pungkasnya.
Raymond juga menjelaskan bahwa, PKRI ialah sebuah organisasi yang tidak berhubungan pada partai dan golongan politik manapun.
Sebuah organisasi yang merealisasikan keinginan luhur bangsa, mengisi kemerdekaan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa menuju masyarakat adil dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Diskusi publik terkait guru honorer yang akan digelar di Sumatera Utara dalam waktu dekat, PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,” imbuh Raymond.
Menanggapi undangan PKRI tersebut, Darmayanti Lubis menyambut baik rencana aktivitas diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI.
“Dengan demikian melalui aktivitas ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer sanggup didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya".tuturnya.
(sumber: jpnn.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.comKedua lembaga tersebut memberikan aspirasi terkait belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, belum usang ini.
Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan, masih ada ribuan guru honorer kategori dua (K2) belum mendapatkan keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya deretan khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2.
“Kemungkinan besar tidak sanggup mendaftar CPNS tahun 2018 lantaran banyak yang berusia di atas 35 tahun,” ujar Bisri Samsuri Nasution.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis memberikan DPD RI semenjak awal selalu mendukung usaha honorer K2.
“Sejak awal kami di DPD RI mendukung usaha honorer K2 bersama-sama. Kami juga sudah melaksanakan rapat adonan bersama Komite I, Komite III, dan BAP.
Selain itu juga, telah melaksanakan rapat dengan Menpan-RB. Kita juga telah menciptakan dan memberikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR," terangnya.
Dalam audiensi tersebut, ikut hadir Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far.
Menurut Raymond, PKRI sangat peduli pada perkara guru honorer yang terjadi di seluruh kawasan di Indonesia.
Oleh lantaran itu, pihaknya akan mendorong biar guru honorer sanggup diangkat statusnya menjadi CPNS.
“PKRI bersama FKGH akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer dan dalam waktu bersahabat akan menggelar diskusi publik terkait perkara guru honorer,” pungkasnya.
Raymond juga menjelaskan bahwa, PKRI ialah sebuah organisasi yang tidak berhubungan pada partai dan golongan politik manapun.
Sebuah organisasi yang merealisasikan keinginan luhur bangsa, mengisi kemerdekaan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa menuju masyarakat adil dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Diskusi publik terkait guru honorer yang akan digelar di Sumatera Utara dalam waktu dekat, PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,” imbuh Raymond.
Menanggapi undangan PKRI tersebut, Darmayanti Lubis menyambut baik rencana aktivitas diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI.
“Dengan demikian melalui aktivitas ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer sanggup didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya".tuturnya.
(sumber: jpnn.com)
EmoticonEmoticon