SUARAPGRI - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menguatkan abjad anak bangsa.
Selain itu juga, kementerian yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy ini juga berusaha untuk mengurangi kesenjangan khususnya di sektor pendidikan.
"Setiap tahun, pemerintah membantu bawah umur dari keluarga tidak bisa semoga tetap bersekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 17,9 juta anak yang mendapat proteksi dari pemerintah," kata Menteri Muhadjir Effendy ketika kunjungan kerjanya di Magetan, Jumat (11/5) kemarin.
Muhadjir menyampaikan, beberapa pokok kebijakan revitalisasi sekolah. Salah satunya yaitu penguatan kiprah kepala sekolah dan pengawas.
Melalui peraturan menteri terbaru yang sudah ditandatanganinya, ketika ini kepala sekolah bukan lagi seorang guru yang diberi kiprah tambahan. Namun, kepala sekolah yaitu seorang manajer yang harus bisa memajukan sekolahnya.
"Kepala sekolah itu merupakan guru terbaik. Nanti sudah tidak perlu mengajar. Tugasnya tiga saja, bikin siswanya pintar, sekolahnya maju, dan gurunya sejahtera," tutur Mendikbud Muhadjir yang disambut tepuk tangan para guru yang hadir memenuhi Gedung Olahraga (GOR) Ki Mageti Magetan.
Baca Juga: INI PENJELASAN MENDIKBUD SOAL KENDALA PENGANGKATAN GURU HONORER JADI PNS
Terkait dengan pembiayaan pendidikan, Menteri Muhadjir mengajak kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menggiatkan kembali kiprah komite sekolah, dan memperkuat jaringan alumni.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
"Tidak ada sekolah gratis, bisa jadi alasannya yaitu didanai APBN dan APBD. Peraturan menteri nomor 75 tahun 2016 itu intinya, sekolah harus dibangun bersama masyarakat. Kaprikornus jikalau ada kepala sekolah yang mengajak masyarakat memajukan sekolah, aku dukung itu," terang Muhadjir Effendy.
(sumber: jpnn.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.comSelain itu juga, kementerian yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy ini juga berusaha untuk mengurangi kesenjangan khususnya di sektor pendidikan.
"Setiap tahun, pemerintah membantu bawah umur dari keluarga tidak bisa semoga tetap bersekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 17,9 juta anak yang mendapat proteksi dari pemerintah," kata Menteri Muhadjir Effendy ketika kunjungan kerjanya di Magetan, Jumat (11/5) kemarin.
Muhadjir menyampaikan, beberapa pokok kebijakan revitalisasi sekolah. Salah satunya yaitu penguatan kiprah kepala sekolah dan pengawas.
Melalui peraturan menteri terbaru yang sudah ditandatanganinya, ketika ini kepala sekolah bukan lagi seorang guru yang diberi kiprah tambahan. Namun, kepala sekolah yaitu seorang manajer yang harus bisa memajukan sekolahnya.
"Kepala sekolah itu merupakan guru terbaik. Nanti sudah tidak perlu mengajar. Tugasnya tiga saja, bikin siswanya pintar, sekolahnya maju, dan gurunya sejahtera," tutur Mendikbud Muhadjir yang disambut tepuk tangan para guru yang hadir memenuhi Gedung Olahraga (GOR) Ki Mageti Magetan.
Baca Juga: INI PENJELASAN MENDIKBUD SOAL KENDALA PENGANGKATAN GURU HONORER JADI PNS
Terkait dengan pembiayaan pendidikan, Menteri Muhadjir mengajak kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menggiatkan kembali kiprah komite sekolah, dan memperkuat jaringan alumni.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
"Tidak ada sekolah gratis, bisa jadi alasannya yaitu didanai APBN dan APBD. Peraturan menteri nomor 75 tahun 2016 itu intinya, sekolah harus dibangun bersama masyarakat. Kaprikornus jikalau ada kepala sekolah yang mengajak masyarakat memajukan sekolah, aku dukung itu," terang Muhadjir Effendy.
(sumber: jpnn.com)
EmoticonEmoticon