SUARAPGRI - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) terus mendesak pemerintah semoga memprioritaskan guru honorer dalam rekrutmen CPNS 2018. Selain sudah usang mengabdi juga demi memenuhi unsur keadilan.
"Kami sudah minta 250 ribu tapi yang dikabulkan 100 ribu. Itu pun masih menunggu keputusan MenPAN-RB," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela rapat koordinasi pengurus PGRI se-Indonesia di Jakarta, Rabu (23/5).
Unifah menyesalkan, persyaratan yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengangkatan guru honorer. Di antaranya harus mempunyai sertifikasi pendidik. Sementara, banyak guru honorer di sekolah negeri tidak dapat mendapat sertifikasi menyerupai di yayasan.
"Sebenarnya KemenPAN-RB punya data honorer K2 (kategori dua) loh. Mereka dapat buat rangking mana yang harusnya diangkat duluan dilihat dari lamanya pengabdian. Selain itu, mereka sudah pernah dites juga," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan 100 ribu guru honorer diangkat. Namun ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilarang dilanggar. Salah satunya soal harus tes lagi dan ada batas usia.
"Kami sudah mendorong semoga ada revisi peraturan pemerintah yang mengganjal proses rekrutmen guru honorer ini termasuk sertifikasi guru honorer di sekolah negeri," ucap Mendikbud Muhadjir.
Dia berharap, MenPAN-RB akan menyetujui anjuran 100 ribu guru itu. Sebab, tahun ini prioritas Kemendikbud yaitu merampungkan penyelesaian guru honorer.
(sumber: jpnn.com)
Sumber http://egoswot.blogspot.com"Kami sudah minta 250 ribu tapi yang dikabulkan 100 ribu. Itu pun masih menunggu keputusan MenPAN-RB," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela rapat koordinasi pengurus PGRI se-Indonesia di Jakarta, Rabu (23/5).
Unifah menyesalkan, persyaratan yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengangkatan guru honorer. Di antaranya harus mempunyai sertifikasi pendidik. Sementara, banyak guru honorer di sekolah negeri tidak dapat mendapat sertifikasi menyerupai di yayasan.
"Sebenarnya KemenPAN-RB punya data honorer K2 (kategori dua) loh. Mereka dapat buat rangking mana yang harusnya diangkat duluan dilihat dari lamanya pengabdian. Selain itu, mereka sudah pernah dites juga," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan 100 ribu guru honorer diangkat. Namun ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilarang dilanggar. Salah satunya soal harus tes lagi dan ada batas usia.
"Kami sudah mendorong semoga ada revisi peraturan pemerintah yang mengganjal proses rekrutmen guru honorer ini termasuk sertifikasi guru honorer di sekolah negeri," ucap Mendikbud Muhadjir.
Dia berharap, MenPAN-RB akan menyetujui anjuran 100 ribu guru itu. Sebab, tahun ini prioritas Kemendikbud yaitu merampungkan penyelesaian guru honorer.
(sumber: jpnn.com)
EmoticonEmoticon