Sawangan-Depok -- Wapres (Wapres) Jusuf Kalla mengajak penerima Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) berpikir maju ke depan. Wapres mengajak penerima rembuk menghadirkan contoh dan sistem yang mendorong penemuan dan peningkatan keahlian sumber daya insan biar terwujud kesejahteraan bersama sesuai amanat konstitusi.
"Tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kecerdasan. Tidak ada negara maju tanpa cerdas bangsanya, tanpa maju bangsanya dan pendidikannya", demikian disampaikan Wapres dalam sesi ilham dan motivasi pendidikan dan kebudayaan RNPK 2018, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Bojongsari , Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2/2018).
Semua negara yang berkemajuan, yang ingin sejahtera, berdasarkan Wapres, selalu diiringi langkah-langkah dalam membuat nilai tambah. Dan nilai tambah tersebut bisa dicapai melalui riset dan teknologi; keduanya dekat kaitannya dengan pendidikan. Begitu juga dengan kebudayaan yang sangat dekat kaitannya dengan pendidikan dan kesejahteraan bangsa.
"Bagaimana menyinkronkan kecerdasan sebagaimana tuntutan konstitusi, dan membuat kesejahteraan pada dikala yang sama," ungkap Wapres.
Fokus Penyelesaian Masalah Pendidikan
Menurut Wapres, isu yang selalu menarik didiskusikan yaitu anggaran fungsi pendidikan yang terus naik setiap tahun, namun belum mendapat kualitas pendidikan yang baik. Diakuinya, dilema pendidikan bukan dilema yang mudah. Pemerintah mencoba memecahkan melalui fokus penanganan.
"Kalau dulu menteri pendidikan mengatur semua dari Taman Kanak-kanak hingga sekolah tinggi tinggi, kini Kemendikbud membawahi pendidikan dasar dan menengah, dan kebudayaan. Pendidikan tinggi kita satukan dengan riset; itu biar terjadi fokus," terang Wapres.
Fokus pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi harus menyasar perbaikan mutu lulusan dan mutu guru sekolah menengah kejuruan (SMK). "Vokasi itu training yang baik, skill yang baik, perbandingan yang baik. Tentunya itu dibarengi dengan penghargaan yang baik," kata Wapres.
Sementara upaya pemerintah untuk menguatkan pendidikan abjad memerlukan keteladanan guru. Bagi Wapres, seorang guru yang baik bukan hanya alasannya yaitu ia lulus dari forum pendidikan keguruan yang bereputasi baik. "Dia perlu latihan dan pengalaman," tutur Wapres.
Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa sesudah dikaji mendalam, dan melalui koordinasi dengan banyak sekali pihak, pemerintah berencana untuk kembali mengangkat tenaga pendidik.
"Kita lihat lebih banyak guru yang pensiun, daripada yang kita angkat. Karena itu saya sudah bicarakan dengan Presiden dan dia baiklah untuk mengangkat kekurangan guru yang puluhan ribu itu," ungkap Wapres.
Budaya Belajar
Wapres memberikan pentingnya budaya berguru di masyarakat. Disampaikannya kepada Mendikbud untuk memperbaiki administrasi di sekolah, salah satu hal yang sanggup dilakukan yaitu aktivitas pertukaran Kepala Sekolah dan Guru.
Secara umum, menurutnya, semangat dan budaya berguru di Jawa sudah bagus, namun di kawasan yang masih tergolong tertinggal. Semangat memajukan pendidikan masih rendah. Ia berharap biar sekolah sanggup aktif menjemput anak usia sekolah yang tidak bersekolah biar sanggup ikut belajar.
Optimalisasi Penggunaan Anggaran Pendidikan
Menyoal mahalnya biaya pendidikan dan kebijakan 'sekolah gratis', Wapres mengungkapkan sekolah wajib digratiskan bagi penduduk yang tidak mampu, namun bagi penduduk yang bisa dibutuhkan turut menyumbang. Tidak semua dilema pendidikan, khususnya yang terkait dengan akomodasi menjadi tanggungjawab Kemendikbud. Bagi Wapres, sesuai amanat undang-undang, memajukan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.
"Marilah kita kembali bergotongroyong memperbaiki itu (pembiayaan pendidikan, red) selama ada konstruksi yang terang antara yang bisa dan yang tidak mampu," tutur Wapres Jusuf Kalla.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam penutupan RNPK tahun 2018 memberikan permohonan biar para Kepala Dinas turut aktif memperjuangkan besaran alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan sebagaimana amanah UUD 1945, yaitu sebesar dua puluh persen di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Mestinya dua puluh persen itu di luar transfer daerah. Tetapi banyak kabupaten, kota, maupun provinsi, umumnya masih menganggap itu yaitu termasuk dana transfer daerah. Sehingga banyak sekali sesudah kita telisik kabupaten, kota, maupun provinsi bahkan di bawah satu persen. Artinya hampir seratus persen mengandalkan dana transfer daerah," ujar menteri Muhadjir.
Tak lupa guru besar Universitas Negeri Malang ini memberikan kode kepada jajarannya biar sanggup menjaga, meningkatkan kolaborasi dan kekerabatan baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud); dan juga dengan jajaran pemerintah kawasan baik di Kabupaten/Kota/Provinsi.
"Supaya menghindari overlapping dan overloading, saya kira kekerabatan konsultasi dan komunikasi harus selalu dilakukan dari masing-masing pihak," kata Mendikbud. (*)
"Tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kecerdasan. Tidak ada negara maju tanpa cerdas bangsanya, tanpa maju bangsanya dan pendidikannya", demikian disampaikan Wapres dalam sesi ilham dan motivasi pendidikan dan kebudayaan RNPK 2018, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Bojongsari , Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2/2018).
Semua negara yang berkemajuan, yang ingin sejahtera, berdasarkan Wapres, selalu diiringi langkah-langkah dalam membuat nilai tambah. Dan nilai tambah tersebut bisa dicapai melalui riset dan teknologi; keduanya dekat kaitannya dengan pendidikan. Begitu juga dengan kebudayaan yang sangat dekat kaitannya dengan pendidikan dan kesejahteraan bangsa.
"Bagaimana menyinkronkan kecerdasan sebagaimana tuntutan konstitusi, dan membuat kesejahteraan pada dikala yang sama," ungkap Wapres.
Fokus Penyelesaian Masalah Pendidikan
Menurut Wapres, isu yang selalu menarik didiskusikan yaitu anggaran fungsi pendidikan yang terus naik setiap tahun, namun belum mendapat kualitas pendidikan yang baik. Diakuinya, dilema pendidikan bukan dilema yang mudah. Pemerintah mencoba memecahkan melalui fokus penanganan.
"Kalau dulu menteri pendidikan mengatur semua dari Taman Kanak-kanak hingga sekolah tinggi tinggi, kini Kemendikbud membawahi pendidikan dasar dan menengah, dan kebudayaan. Pendidikan tinggi kita satukan dengan riset; itu biar terjadi fokus," terang Wapres.
Fokus pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi harus menyasar perbaikan mutu lulusan dan mutu guru sekolah menengah kejuruan (SMK). "Vokasi itu training yang baik, skill yang baik, perbandingan yang baik. Tentunya itu dibarengi dengan penghargaan yang baik," kata Wapres.
Sementara upaya pemerintah untuk menguatkan pendidikan abjad memerlukan keteladanan guru. Bagi Wapres, seorang guru yang baik bukan hanya alasannya yaitu ia lulus dari forum pendidikan keguruan yang bereputasi baik. "Dia perlu latihan dan pengalaman," tutur Wapres.
Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa sesudah dikaji mendalam, dan melalui koordinasi dengan banyak sekali pihak, pemerintah berencana untuk kembali mengangkat tenaga pendidik.
"Kita lihat lebih banyak guru yang pensiun, daripada yang kita angkat. Karena itu saya sudah bicarakan dengan Presiden dan dia baiklah untuk mengangkat kekurangan guru yang puluhan ribu itu," ungkap Wapres.
Budaya Belajar
Wapres memberikan pentingnya budaya berguru di masyarakat. Disampaikannya kepada Mendikbud untuk memperbaiki administrasi di sekolah, salah satu hal yang sanggup dilakukan yaitu aktivitas pertukaran Kepala Sekolah dan Guru.
Secara umum, menurutnya, semangat dan budaya berguru di Jawa sudah bagus, namun di kawasan yang masih tergolong tertinggal. Semangat memajukan pendidikan masih rendah. Ia berharap biar sekolah sanggup aktif menjemput anak usia sekolah yang tidak bersekolah biar sanggup ikut belajar.
Optimalisasi Penggunaan Anggaran Pendidikan
Menyoal mahalnya biaya pendidikan dan kebijakan 'sekolah gratis', Wapres mengungkapkan sekolah wajib digratiskan bagi penduduk yang tidak mampu, namun bagi penduduk yang bisa dibutuhkan turut menyumbang. Tidak semua dilema pendidikan, khususnya yang terkait dengan akomodasi menjadi tanggungjawab Kemendikbud. Bagi Wapres, sesuai amanat undang-undang, memajukan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.
"Marilah kita kembali bergotongroyong memperbaiki itu (pembiayaan pendidikan, red) selama ada konstruksi yang terang antara yang bisa dan yang tidak mampu," tutur Wapres Jusuf Kalla.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam penutupan RNPK tahun 2018 memberikan permohonan biar para Kepala Dinas turut aktif memperjuangkan besaran alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan sebagaimana amanah UUD 1945, yaitu sebesar dua puluh persen di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Mestinya dua puluh persen itu di luar transfer daerah. Tetapi banyak kabupaten, kota, maupun provinsi, umumnya masih menganggap itu yaitu termasuk dana transfer daerah. Sehingga banyak sekali sesudah kita telisik kabupaten, kota, maupun provinsi bahkan di bawah satu persen. Artinya hampir seratus persen mengandalkan dana transfer daerah," ujar menteri Muhadjir.
Tak lupa guru besar Universitas Negeri Malang ini memberikan kode kepada jajarannya biar sanggup menjaga, meningkatkan kolaborasi dan kekerabatan baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud); dan juga dengan jajaran pemerintah kawasan baik di Kabupaten/Kota/Provinsi.
"Supaya menghindari overlapping dan overloading, saya kira kekerabatan konsultasi dan komunikasi harus selalu dilakukan dari masing-masing pihak," kata Mendikbud. (*)
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Penulis : pengelola web kemdikbud Editor :
Dilihat 191 kali
Dilihat 191 kali
Untuk melihat Sumber Berita orisinil silahkan eksklusif kunjungi laman blog Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tautan berikut: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/02/wapres-hadirkan-pola-yang-mendorong-inovasi-dan-peningkatan-keahlian
Demikian sajian informasi tentang Sambutan Wapres Jusuf Kalla pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018. Sumber informasi ini sengaja Admin rilis untuk mendapat informasi yang akurat wacana apa yang Wapres Sampaikan guna meminimalisir adanya salahpenafsiran.
Semoga Bermanfaat !!!
Sumber http://www.tozsugianto.com/
EmoticonEmoticon