√ Penandatanganan Pakta Integritas

Disaat diperlukannya sebuah komitmen bersama dengan pertanda itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan kiprah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu kiranya kita melaksanakan penandatangan pakta integritas.

Integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang pertanda kesatian yang utuh sehingga mempunyai potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. Sedangkan pakta merupakan bentuk perjanjian. Sehingga sanggup kita sebut bahwa pakta integritas merupakan pernyataan kesepakatan bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Dokumen tertulis ini biasanya dipakai oleh pihak swata, perusahaan ataupun pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tidakan korupsi.

Penerapan penandatanganan perjanjian ini dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan kiprah dan tanggung jawabnya serta kiprah dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka membuat pemerintahan yang baik.

Pakta integritas pernah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 499 Tahun 2011 perihal Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Yang mana peraturan ini dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dengan melaksanakan pembangunan zona integritas wilayan bebas korupsi. Contoh pakta integritas sanggup dilihat pada link tersebut.

Tujuan Pakta Integritas

Tujuan dari dilaksanakannya penantanganan pakta integrits yaitu untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar kiprah yang berkualitas, efektif dan akuntabell dan termasuk untuk mewujudkan eksklusif yang bertanggung jawab dan bermartabat.

Isi Pakta Integritas

Isi perjanjian pada dokumen ini setidaknya memuat :

1. Bernjaji untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi;


2. Melaksanakn kiprah dengan batasan-batasa kewenangannya;


3. Bersikap jujur, transparan dan obyektif


4. Memberikan contah yang baik kepada sesama pekerja

Tentunya penandatangan sebuah dokumen ini tidak sanggup merubah sebuah institusi menjadi lebih higienis dan berwibawa jikalau tidak disertai dengan integritas itu sendiri. Mudahan goresan pena singkat ini sanggup menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama.

Sumber aciknadzirah.blogspot.com