√ Pemikiran Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik hingga dikala ini belum memenuhi cita-cita masyarakat. Berbagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah, namun akibatnya belum maksimal. Sementara itu, masyarakat menuntut hak-hak mereka ketika bekerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik semoga menawarkan pelayanan yang prima. Baca juga : Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015

Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, dibutuhkan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) karakter c Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 wacana Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik tersebut menjadi pola bagi Pembina/Penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Baca juga : Survei Kepuasan Masyarakat

Tujuan dilakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik, yaitu:

1. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik.


2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi.


3. Menjamin kualitas pelaksanaan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publiK mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pelaporan.

Dalam aliran penilaian kinerja pelayanan publik, untuk mengukur kualitas pelayanan publik memakai indikator dan subindikator serta bukti, dan metodologi sebagaimana rincian di bawah ini:

No.	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	BUKTI	METODOLOGI
1	Standar Pelayanan	Standar Pelayanan sudah di tetapkan	Dasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK), Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksana	Desk Evaluation, Kuesioner, Wawancara
		Pelaksanaan Standar Pelayanan	Integrasi, Internalisasi, Diseminasi, Diklat	Wawancara, Observasi, Mystery Shopping (MS)
		Kesinambungan perbaikan	Penurunan keluhan, Perbaikan proses	Wawancara, Observasi, Mystery Shopping (MS)
2	Maklumat Pelayanan	Adanya pernyataan maklumat	Dasar Hukum (Perda, Permen), Bukti pulikasi (banner, website)	Desk evaluation, Kuesioner, Wawancara
		Aplikasi pelaksanaan maklumat	Sesuai janji/hak, Tingkat keluhan pengaduan	Observasi, MS, Wawancara
3	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pelaksanaan survei (pernah dilaksanakan atau tidak. Secara tahunan atau periodik)	Surat Tugas, SK, Laporan Hasil Survei	Desk Evaluation, Kuesioner, MS
4	Pengelolaan Pengaduan	Keberadaan petugas pengelolaan pengaduan	Dasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK)	Desk evaluation, Kuesioner
		Mekanisme pengelolaan pengaduan	Juklak/Juknis, SOP	Desk Evaluation, Wawancara
		Penyelesaian aktualisasi gosip pelayanan publik	Pembaharuan (updating data dan informasi) penanganan pengaduan	Survei, Observasi
5	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Keberadaan sistem dan prosedur SIPP	Dasar Hukum (Perda, Permen, SE, SK), Sosial Media (Facebook, Twiteer)	Desk evaluation, Kuesioner
		Mekanisme SIPP	SOP, Website	Survei, Observasi, Wawancara
		Akurasi dan aktualisasi gosip pelayanan publik	Pembaharuan (Updating data dan informasi	Survei,Observasi

Evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan pada 1 (satu) atau beberapa jenis layanan sekaligus dengan tujuan untuk memperoleh citra wacana kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melaksanakan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

---

Download :

Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Sumber aciknadzirah.blogspot.com