√ Faktor Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan

Suatu pemerintahan atau kekuasaan
dikatakan transparan atau terbuka kalau dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan pedoman info dalam banyak sekali proses kelembagaan sehingga gampang diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi biar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, diktatorial atau diktator. Baca  juga: Definisi politik berdasarkan ahli

Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil tugas terhadap kebijakan publik yang dibentuk pemerintah. Selain itu  sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.

 

Korupsi musuh rakyat

Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kekuasaan

- Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melaksanakan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya.

- Peralihan kekuasaan sering menjadikan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat.

- Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak sanggup menyalurkan aspirasi politiknya.

- Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah kawasan yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme.

- Penyalahgunaan kekuasaan lantaran lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh forum perwakilan rakyat serta terbatasnya kanal masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. 

2. Moralitas

- Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber sopan santun sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran aturan dan pelanggaran HAM.

3. Sosial Ekonomi

- Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik.

- Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar.

4. Politik dan Hukum

- Sistem politik yang diktatorial sehingga para pemimpinnya tidak bisa lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

- Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk problem hak warga negara di mata hukum. Baca juga: Mengatasi kipas laptop panas lantaran virus  

Sumber http://www.gurugeografi.id