√ Makna Wawasan Nusantara Kaitannya Dengan Geopolitik

Indonesia sebagai sebuah negara tentu mempunyai posisi tersendiri dalam percaturan dunia internasional. Geopolitik Indonesia tidak lepas dari kaitan antara konsep geografi dan politik. Geografi pada prinsipnya lebih menekankan pada tata ruang dan hal-hal yang menempati ruang tersebut. Dengan begitu geografi menyangkut pada interelasi antara insan dan lingkungan tempat hidupnya. 

Sementara politik selalu berkaitan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Makara bila dikombinasikan, geopolitik yakni suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial dengan mengacu  pada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah yang meliputi lokasi, luas serta sumber daya yang ada di dalamnya.

Dalam memahami geopolitik Indonesia secara nasional, bangsa Indonesia harus mempunyai wawasan atau pandangan nasional yang sama. Bila tidak ada maka pembangunan akan tidak berjalan. Rusaknya sendi-sendi pemangunan sering dipicu oleh pelaku pemangunan yang tidak mempunyai wawasan yang sama dan jadinya timbul perpecahan sampai separatisme.

Untuk menghindari kasus-kasus disintegrasi bangsa yang pernah terjadi, maka perlu disuntikkan kembali konsep perihal Wawasan Nusantara. Makna wawasan nusantara yakni sebagai berikut:

1. Waawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi. Selain menawarkan acara untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau tanggap inderawi.

2. Nusantara yakni suatu konsepsi untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan formasi pulau-pulau yang terletak diantara samudera pasifik dan samudera hindia serta antara dua daratan Asia dan Australia.

3. Wawasan nusantara artinya cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengna mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wilayah Nusantara tersusun dari formasi dari pulau-pulau besar dan kecil, membentang di tengah khatulistiwa dengan kekayaan sumber daya alam dan budayanya. Dengan memerhatikan arti wawasan nsuantara tersebut, maka sanggup menarik kesimpulan bahwa intinya wawasan nusantara mempunyai empat makna yaitu:

1. Wawasan nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.

2. Wawasan nusantara meliputi perwujudan keupulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

3. Wawasan nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.

4. Wawasan nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Indonesia kaya akan budaya

Sebagai kesatuan politik, wawasan nusantara mengandung makna:

1. Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

2. Bangsa Indonesia terdiri dari aneka macam suku dan berbicara agama dan iman terhadap Tuhan YME, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bundar dalam arti yang seluas-luasnya.

3. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air dan punya satu tekad dalam mencapai harapan bangsa.

4. Pancasila sebagai satu-satunya falsafah, ideologi negara yang senantiasa membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya.

Sebagai kesatuan ekonomi, wawasan nusantara mengandung makna:

1. Kekayaan nusantara baik potensial maupun efektif yakni modal dan milik bangsa Indonesia. Kekayaan itu harus dikelola untuk keperluan sehari-hari dan merata di semu wilayah.

2. Tingkat perkembangan ekonomi harus harmonis dan seimbang di seluruh tempat tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh tempat dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggrakan sebagai perjuangan bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran semua rakyat.

Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan nusantara mengandung makna:

1. Masyarakat Indonesia sebagai satu perikehidupan bangsa harus  merupakan kehidupan yang harmonis dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

2. Budaya Indonesia intinya yakni satu kesatuan dalam keberagaman. Inilah yang menjadi modal dasar pembangunan dan sekaligus jati diri bangsa. 

Sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, wawasan nusantara mengadung makna:

1. Segala bahaya terhadap satu pulau atau tempat intinya yakni bahaya bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa.

Gambar: deviantart.net

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Teori Kekuasaan Negara John Locke Dan Montesquieu

Sebuah negara tentu mempunyai suatu sistem pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia mempunyai kekuasaan dalam mengatur seluruh rakyatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial penduduknya. Kekuasaan negara dijadikan sebagai kewenangan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.  

Baca juga:
Mengapa badai sering melanda Amerika? 
Negara dunia kesatu kedua dan ketiga

Ada dua teori yang menimbulkan dasar pembagian kekuasaan sebuah negara. Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan supaya tidak terjadi kekuasaan yang diktatorial dan adanya penyebaran kiprah negara sehingga lebih efisien dan efektif.

Trias Politica

1. John Locke dalam bukunya yang berjudul 'Two Treaties of Goverment' mengusulkan supaya membagi kekuasaan negara menjadi tiga tipe kekuasaan yaitu:

a. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk menciptakan dan menyusun undang-undang.

b. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang.

c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

2. Montesquieu dengan teori 'Trias Politica' membagi kekuasaan ke dalam tiga macam yaitu:

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk menciptakan dan membentuk undang-undang.

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan  untuk melaksanakan undang-undang.

c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara.

Locke dan Montesquieu mempunyai kesamaan konsep perihal kekuasaan legislatif namun konsep lainnya yaitu administrator dan yudikatif punya perbedaan fundamental yaitu:

a. Locke, menilai administrator merupakan kekuasaan yang meliputi kekuaaan yudikatif alasannya mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri yang beridiri sendiri.

b. Montesquieu, kekuasaan administrator meliputi kekuasaan federatif alasannya melaksanakan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan administrator sementara kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang bangun sendiri dan terpisah dari eksekutif.

c. Pada kenyataannya sejarah menawarkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukaan Montesquieu lebih diterima dan banyak diaplikasikan oleh aneka macam negara termasuk Indonesia. Baca juga: Ciri Demokrasi Pancasila Indonesia

PROMO QUIPPER TAHUN INI!

Masih resah susah memahami pelajaran di sekolah?. Cari bimbel tapi mahal dan tidak fleksibel?. Yuk gabung Quipper Video kini juga, masih ada diskonnya lho!. Quipper Video akan membantu kau memahami pelajaran dari rumah tanpa harus ribet keluar rumah lagi. Materinya lengkap pokonya. 

Latihan soal dengan Bank Soal SBMPTN Quipper Video!
Setiap soal yang kau kerjakan ada penjelasannya
Biar kau paham, lancar, dan terbiasa

Hubungi saya, Sir Agnas, Mitra Resmi Quipper, untuk discount berlanggannya!. Sumber: Youtube Quipper

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Konsep Pembagian Kekuasaan Horizontal Dan Vertikal Di Indonesia

Kekuasaan sangat penting bagi suatu negara alasannya yakni ia berwenang untuk mengatur jalannya suatu negara.
Di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri dari dua bab yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45. Baca juga: Faktor banyaknya tragedi terjadi di Indonesia

Bupati Bantaeng sukses membangun wilayahnya yang awalnya tertinggal

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yakni pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan kawasan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan pada tingkar pemerintahan pusat mengalami pergeseran sehabis amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pergeseran yaitu dari tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang dan presiden yakni pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45.

2. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen yang sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Kekuasaan yudikatif, merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan aturan dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi..

4. Kekuasaan konstitutif, merupakan kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, merupakan kekuasaan yang berkaitan dnegan penyelenggaran investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab perihal keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Kekuasaan moneter, merupakan kekuasaan negara untuk menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Baca juga: Perbedaan kutub utara dan selatan

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yaitu propinsi, kota dan kabupaten. Semua kawasan tersebut mempunyai pemerintahan kawasan yang diatur dengan undang-undang.   

Baca juga:  
Beda GDP, GNP dan GNI itu disini.
Nilai budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan

Trik menghadapi Ujian Nasional yang katanya menakutkan

Pembagian kekuasaan secara vertikal menyebabkan adanya korelasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akhir dari penerapan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah kawasan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendirinya dengan pengawasan dari pusat.  

Baca juga: 
Kode Diskon Quipper Video, solusi E-Learning Indonesia
Alasan dibalik majunya negara di kawasan beriklim dingin 
Ciri Politik Demokrasi Pancasila di Indonesia 
Soal latihan USBN PKn Sekolah Menengan Atas tahun 2018 
Arti Indonesia sebagai poros bahari dunia, benarkan begitu?
Cara dapatkan instruksi diskon Qupper Video gratis 

Sumber Gambar: disini

INFO UPDATE!!!!

Telah hadir bimbel online murah, flekibel dan berkualitas Quipper Video. Jutaan siswa Indonesia telah berhasil meningkatkan nilai belajarnya dengan Quipper Video. Chat mr Agnas di 08977703302 untuk dapatkan instruksi diskon quipper terbaru atau klik banner WA di bawah blog ini.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=FIwqn7C9sEs

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Budaya Politik Parokial, Subjek Dan Partisipan

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Akan tetapi setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, menyerupai antara masyarakat umum dengan para elitnya. Kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.

Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut problem nilai ialah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berkaitan dengan problem tujuan. Kehidupan politik merupakan penggalan dari kehidupan keseharian kita. Demonstrasi, ketiaksukaan, pemilu, kampanye dan lainnya merupakan penggalan dari budaya politik di Indonesia. Kegiatan politik dikala ini juga sudah memasuki dunia keagamaan, acara ekonomi dan sosial serta kehidupan langsung dan sosial secara luas. Dari segi realitas budaya politik yang berkembang di masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:

Demonstrasi ialah wujud budaya politik partisipan

1. Budaya politk parokial, merupakan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah yang disebabkan oleh faktor kognitif atau tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik parokial lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggan terhadap sistem politik tersebut. Masyarakat tidak mempunyai perhatian terhadap apa yang terjadi di dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit mengenai sistem politik dan jarang membicarakan problem politik alias apatis.

Budaya politik ini tidak mengindikasikan masyarakatnya mempunyai minat atau kemauan dalam berpolitik. Budaya politik ini sanggup ditemukan dalam masyarakat suku-suku di negara yang belum maju menyerupai Afrika, Asia dan Amerika Latin.

2. Budaya politik subjek, merupakan tipe budaya dimana masyarakatnya mempunyai pemahaman dan perhatian terhadap sistem politik tapi keterlibatan mereka terwujud dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti gosip politik, tapi tidak besar hati terhadap sistem politik negaranya dan perasaan kesepakatan emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka merasa tidak nyaman jika membicarakan problem politik di sekitarnya.

Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek, lantaran masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan besar lengan berkuasa terhadap proses politik muncul biila mereka telah melaksanakan kontak politik dengan pejabat lokal. 

3. Budaya  politk partisipan, merupakan masyarakat yang punya perhatian besar terhadap sistem politik. Mereka punya pujian terhadap sistem politik dan sangat aktif mendiskusikan kondisi politik. Mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka sanggup mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan mempunyai kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair. Salah satu wujud dari partisipasi politik ini ialah demonstrasi.

Gambar: disini

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Perbedaan Ideologi Terbuka Dan Tertutup

Setiap negara atau bangsa niscaya mempunyai ideologi masing-masing dalam menjalankan pemerintahannya. Ideologi berasal dari kata idea  yang artinya gagasan, ide, cita-cita. Logos artinya ilmu. Dalam arti jauh ideologi merupakan impian yang bersifat tetap dan harus dicapai suatu bangsa. Para pendiri bangsa Indonesia telah memilih Pancasila sebagai dasar negara dengan alasan bahwa Pancasila sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan merefleksikan kepribadian bangsa Indonesia. 

Pancasila ialah Indonesia

Dengan memandang ideologi sebagai sebuah ilham atau gagasan, Franz Magnis-Suseno menyampaikan bahwa ideologi sebagai suatu sistem anutan sanggup dibedakan menjadi ideologi terbuka dan tertutup.

Ideologi tertutup merupakan suatu sistem anutan yang tertutup yang dicirikan dengan:
a. Merupakan impian suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.
b. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan pada masyarakat.
c. Bukan hanya berisi nilai-nilai dan impian tertentu melainkan tuntutan konkrit dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak.

Ideologi terbuka merupakan suatu anutan yang terbuka yang dicirikan dengan:
a. Nilai dan impian tidak sanggup dipaksakan dari luar tapi diambil dan digali dari moral, budaya dan sejarah masyarakat itu sendiri.
b. Bukan menurut keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut.
c. Nilai-nilai itu bersifat dasar dan hanya secara garis besar sehingga tidak pribadi operasional.

Pancasila merupakan ideologi terbuka dan gagasan ini mulai berkembang semenjak 1985. Pancasila berada di tengah-tengah aneka macam ideologi bangsa-bangsa di dunia. Pancasila harus bersifat luwes, fleksibel, tidak kaku dan tidak membuatnya ketinggalan zaman. 

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilan-nilai dasar Pancasila sanggup dikembangkan sesuai dengan dinamikan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan zaman secara kreatif. Pancasila harus sanggup memfilter aneka macam ilham yang sanggup merusak tatanan bangsa Indonesia yang sudah ajeg dan bersatu dalam keberagaman.
Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Penyebab Seseorang Hilang Kewarganegaraan Indonesia

Menjadi warga negara Indonesia ialah sebuah pujian alasannya ialah kita menjadi penggalan dari salah satu bangsa terbesar di dunia. Menjadi warga negara Indonesia sanggup diperoleh dari keturunan atau perkawinan atau juga pengabdian. Akan tetapi seseorang juga sanggup kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Berikut ini syarat-syarat hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan PP No.2 tahun 2007:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersnagkutan mendapata kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan NKRI.
4. Masuk dalam dinas tentara gila tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara gila yang jabaran dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ganya sanggup dijabat oleh warga negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan akad setia kepada negara gila atau penggalan dari negara gila tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara gila atau surat yang sanggup diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bermukim di luar wilayah NKRI selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan RI di wilayah kerjanya mencakup daerah tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi warga negara asing.
10. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan pria warga gila kehilangan kewarganegaraan RI kalau berdasarkan aturan negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai tanggapan perkawinan tersebut.
11. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan wanita warga negara gila kehilangan kewarganegaraan RI kalau berdasarkan aturan negara asal istrinya, kewarganegaraan asuami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai tanggapan perkawinan tersebut. 
12 Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang lalu hari dinyatakna palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI dalam berikta negara Republik Indonesia. 
Gambar: disini
Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Konsep Integrasi Nasional Dalam Bingkai Kebhinekaan

Bangsa Indonesia yakni sebuah bangsa yang besar dan berakar dari sejarah yang kuat. Bangsa Indonesia menyadari dan menghormati adanya perbedaan diatas keragaman. Bangsa Indonesia semenjak dulu telah dipersatukan dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya "Berbeda-beda namun bersatu". Semboyan tersebut bukan hanya sebuah ikon atau sibol semata, namun juga menjadi ruh dari terciptanya intergrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional.  

Baca juga: 
Perkembangan kota berdasarkan Lewis Mumford
NIlai dasar, intstrumental dan simpel Pancasila
Teori terbentuknya negara secara primer
Pengertian komposisi penduduk dan manfaatnya
Faktor-faktor terjadinya perubahan iklim global

Integrasi merupakan serapan dari bahasa Inggris integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, memeprsatukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan utuh atau bulat. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris natioan artinya bangsa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai makna politis dan antropologis.

Makna Politis Integrasi Nasional

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan banyak sekali kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu idenitas nasional. 

Makna Antropologis Integrasi Nasional

Integrasi nasional secara antropologis artinya proses adaptasi diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi masyarakat dalam negara sanggup tercapai bila:

1. terciptanya janji dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat mendasar dan krusial.

2. sebagian besar anggotanya terhimpun dalam banyak sekali unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial.

3. terjadinya saling ketegantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun dalam pemenhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh.

Integrasi nasional yakni impian bangsa Indonesia ditengah keberagaman yang nyata. Integrasi nasional penting dipupuk dan dibangun bersama untuk menghindari banyak sekali konflik serta memyatukan perbedaan yang muncul. Untuk mewujudkan impian dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan, maka hal yang harus diperhatikan dalam rangka membangun integrasi nasional adalah:

1. adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan SARA dan keragaman budaya serta moral istiadat.

2. adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing.

3. adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing.

4. bisa berperan aktif dalam percaturan dunia di kala globalisasi dalam banyak sekali aspeknya.

5. bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

6. menyelenggarakan banyak sekali acara budaya dengan cara melaksanakan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional.

 

Indonesia yakni satu

Perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara yakni hal biasa dan sejatinya merupakan anugerah yang harus disyukuri. Disatu sisi perbedaan membawa dampak positif namun disisi lain bisa mengakibatkan konflik. Oleh lantaran itu konsep integrasi nasional dalam perbedaan harus ditanamkan semenjak dini dalam hati setiap rakyat Indonesia. 

Baca juga:  
Pertumbuhan penduduk dunia masa ke masa
Soal ulangan geografi kelas XI Lingkungan hidup
Latar belakang terjadinya Perang Dunia 
Pengertian potensi sosial wilayah Indonesia 
Bentuk dan ciri negara kesatuan dan federasi di dunia

Syarat keberhasilan suatu integrasi nasional sebuah negara yakni sebagai berikut:

1. anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya.

2. terciptanya janji dan konsensus bersama mengenai norma-norama dan nilai-nilai sosial yang dilestraikan dan dijadikan pedoman.

3. norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan sebagai hukum baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. 

Gambar: disini

INFO ANYAR QUIPPER
Bingung cari bimbel berkualitas tapi murah?. Yuk gabung quipper video aja, belajarnya di rumah aja gak usah kemana-mana. Dapatkan isyarat diskonnya di sir Agnas (sampai 30% lho!!) dengan cek dulu paket nya di artikel berikut: KODE DISKON QUIPPER 2018

Baca juga:
13 negara yang berlokasi sempurna di atas garis khatulistiwa
Pengertian, ciri pasar persaingan monopolistik
7 Fakta limiah ihwal Kingdom Fungi/Jamur
Perbedaan pulau dengan benua itu apa?
Nilai kultural bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan merupakan suatu keseluruhan komponen-komponen yang mengatur sebuah negara. Dalam suatu sistem terdapat komponen-komponen yang intinya bangkit sendiri, punya fungsi masing-masing dan saling bekerjasama satu dengan lainnya berdasarkan pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip pembagian kekuasaan.

Pada dasarnya sistem pemisahan kekuatan politik bersumber dari pedoman Trias Politica Montesquieu. Namun pada perkembangannya terdapat beberapa perbedaan.

Kabinet Jokowi

Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan negara berpusat pada presiden. Namun dalam pelaksanaan kiprah kenegaraan, pertimbangan lembaga-lembaga pemerintah lainnya tetapi menjadi penyimbang. Adapun ciri-ciri khusus sistem presidensial sanggup dilihat di bawah ini:

1. Presiden dan wakil presiden merupakan penyelenggara kekuasaan direktur negara yang tertinggi di bawah UUD. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden.

2. Presiden dan waki lpresiden dipilih pribadi oleh rakyat sehingga tidak bertanggung jawab kepada MPR tapi pribadi pada rakyat yang telah memilihnya.

3. Bila presiden dan wakil presiden melaksanakan pelanggaran aturan dan konstitusi maka dewan perwakilan rakyat dalam melaksanakan tuntutan secara aturan untuk kemudian disidangkan di MPR.

4. Bila terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, pengisiannya sanggup dilakukan melalui pemilihan dalam sidang  MPR.

5. Para menteri merupakan pembantu presiden dan wakil presiden yang diangkat oleh presiden. Dalam mengangkat menteri presiden tetap memperhatikan pendapat DPR. Pendapat dewan perwakilan rakyat diharapkan sebab jumlah menteri yang diangkat mensugesti anggaran APBD dan belanja negara. 

6. Masa jabaran presiden tidak tak terbatas. Di Indonesia maksimal 2 kali periode. Satu periode yaitu 5 tahun.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pelaksanaan pemerintahan diserahkan pada presiden sedangkan kekuasaan kehakiman atau pengadilan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Adapun kekuasaan untuk menciptakan UU berada di tangan Kongres (DPR).

Dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, ada yang berbagi pedoman Trias Politica murni dengna pemisahan kekuasaan menyerupai di AS dan ada pula yang melaksanakan Trias Politica tidak murni dengan sistem pembagian kekuasaan menyerupai Indonesia. 
Gambar: disini

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Fungsi Dan Tujuan Wawasan Nusantara Indonesia

Pada dasarnya wawasan nusantara berfungsi sebagai motovasi, dorongna, pedoman serta rambu-rambu dalam memilih segala tindakan, keputusan, kebijaksanaan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat sentra dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wilayah Nusantara merupakan formasi dan pulau-pulau besar dan kecil yang membentang di garis khatulistiwa. Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan dikenal sebagai jamrud khatulistiwa.

Kedudukan wawasan nusantara di Indonesia adalah:

1. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan aliran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat semoga ridak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan keinginan dan tujuan nasional. Dengan begitu wawasan nusantara menjadi landasan visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional sanggup dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara menjadi landasan idiil.

b. Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai ladasan konstitusional.

c. Wawasan nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional.

d. Ketahanan nasional  sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional.

e. GBHN sebagagai politik dan taktik nasional atau kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional.

NKRI sebagai satu anuegrah Tuhan YME

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam memilih segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelanggaran negara di tingkat sentra dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi khusus wawasan nusantara yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional, dalam arti konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahan.

2. Sebagai pembangunan nasional yaitu meliputi kesatuan politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.

3. Sebagai pertanahan dan keamanan dalam arti pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

4. Sebagai wawasan kewilayahan artinya pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa batas negara dengan tetangga.

Wawasan nusantara harus dipahami oleh semua warga negara semoga tidak terjadi disintegrasi bangsa dan lahirlah masyarakat madani. Tujuan wawasan nusantara dibagi menjadi dua bab yaitu:

1. Tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah mapun aspek sosial.

2. Tujuan ke luar, untuk ikut serta mewujudkan kebahagian, ketertiban dan perdamaian seluruh umat. 

Dari klarifikasi diatas maka sanggup disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia dari makna geopolitik yaitu menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan daerah untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan kebijaksanaan luhur serta martabat insan diseluruh dunia.
Gambar: disini

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional biasa dilakukan untuk menuntaskan suatu duduk masalah atau untuk mempererat korelasi diplomatik antara negara. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional ada 3 yaitu:

1. Perundingan (Negotiation)

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara perihal objek tertentu dan sebelumya belum pernah ada perjanjian perihal hal tesrsebut. Oleh alasannya ialah itu diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan  awal oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan perundingan maka suatu negara sanggup diwakili oleh pejabat yang sanggup mengatakan surat kuasa penuh. Selain itu proses ini sanggup dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atua duta besar.

2. Penandatanganan (Signature)

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah kalau 2/3 bunyi penerima yang hadir memebrikan bunyi kecuali ditentukan lain. Akan tetapi perjanjian belum sanggup diberlakukan oleh masing-masing negaranya.

3. Pengesahan (Ratification)

Suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh tubuh yang berwenang di negaranya. Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan akreditasi atau penguatan. Ini ialah proses ratifikasi.

Perjanjian internasional

Ratifikasi perjanjian internasional sanggup dibedakan sebagai berikut:

a. Ratifikasi oleh tubuh eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja otoriter dan pemeriintahan otoriter.

b. Ratifikasi oleh tubuh legislatif. Sistem ini jarang digunakan.

c. Ratifikasi adonan (DPR dan MPR). Sistem ini paling banyak dilakukan alasannya ialah peranan legislatif dan administrator sama-sama menentukan.

Konvensi Wina pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya perjanjian internasional ialah saat:

a. Adanya kesesuaian yang ada pada naskah perjanjian.

b. Pada dikala perserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut dikala berlakunya.

Persetujuan untuk mengikat diri tersebut sanggup diberikan dengan banyak sekali cara tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta atau pernyataan mendapatkan dan sanggup juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

Contoh perjanjian internasional Indonesia antara lain:

1. Perjanjian Indonesia - Australia mengenai garis batas wilayah Indonesia dengan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun alasannya ialah pentingnya bahan yang diatur dalam agreement itu maka pengesahannya memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat yang dituangkan dalam UU No 6 Tahun 1973.

2. Persetujuan garis batas landas kontinen Indonesia dan Singapura pada 25 Mei 1973. Sebenarnya bahan persetujuan ini cukup penting namun pengesahannya tidak meminta persetujuan dewan perwakilan rakyat namun hanya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden. 

Gambar: disini

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Faktor Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan

Suatu pemerintahan atau kekuasaan
dikatakan transparan atau terbuka kalau dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan pedoman info dalam banyak sekali proses kelembagaan sehingga gampang diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi biar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, diktatorial atau diktator. Baca  juga: Definisi politik berdasarkan ahli

Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil tugas terhadap kebijakan publik yang dibentuk pemerintah. Selain itu  sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.

 

Korupsi musuh rakyat

Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kekuasaan

- Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melaksanakan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya.

- Peralihan kekuasaan sering menjadikan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat.

- Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak sanggup menyalurkan aspirasi politiknya.

- Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah kawasan yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme.

- Penyalahgunaan kekuasaan lantaran lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh forum perwakilan rakyat serta terbatasnya kanal masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. 

2. Moralitas

- Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber sopan santun sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran aturan dan pelanggaran HAM.

3. Sosial Ekonomi

- Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik.

- Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar.

4. Politik dan Hukum

- Sistem politik yang diktatorial sehingga para pemimpinnya tidak bisa lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

- Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk problem hak warga negara di mata hukum. Baca juga: Mengatasi kipas laptop panas lantaran virus  

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Pengertian Demokrasi Berdasarkan Jago

Secara etimologi istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani 'demokratia' yang terdiri dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat dan kratein berarti kekuatan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks budaya demokrasi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan sanggup diterapkan dalam praktik kehidupan demokrasi yang tidak hanya dalam pengertian politik saja namun dalam banyak sekali bidang kehidupan. Mohammad Hatta menyebut demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

Demokrasi bersumber dari rakyat

Pandangan-pandangan wacana pengertian demokrasi telah banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun ada perbedaan namun prinsipnya tetap sama.

Abraham Lincoln

Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Giovanni Sartori

Memandang demokrasi sebagai suatu sistem dimana tak seorang pun sanggup menentukan dirinya sendiri, tak seorang pun sanggup mengindentifikasikan beliau dengan kekuasaannya, kemudian tidak sanggup juga untuk merebut kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila

Demokrasi yaitu suatu teladan pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi yaitu teladan pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang. Maka legitimasi pemerintah yaitu kemauan rakyat yang menentukan dan mengontrolnya. Rakyat menentukan wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya. Disamping itu dalam negara dengan penduduk jutaan para warga negara mengambil bab juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang sanggup diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.

Dari pengertian demokrasi diatas sanggup dipahami bahwa negara yang menganut sistem politik demokrasi senantiasi mengingat kehendak dan cita-cita rakyat. Kaprikornus setiap tindakan dalam melakukan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat dan sedapat mungkin berusaha memnuhi segala cita-cita rakyat.

Dalam sistem demokrasi maka posisi rakyat sederajat dihadapan aturan dan pemerintahan. Rakyat mempunyai kedaulatan yang sama baik itu kesempatan untuk menentukan ataupun dipilih. Tidak ada pihak lain yang ebrhak mengatur dirinya selain ia sendiri. 

Ciri utama sistem demokrasi yaitu a). tegaknya aturan di masyarakat dan b). diakuinya hak-hak asasi insan oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Demokrasi sanggup terwujud alasannya adanya proses yang dinamis dalam kehidupan rakyat yang berdaulat. Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa didukung partisipasi masyarakat. Demokrasi bukan hanya seputar politik namun juga jiwa kehidupan bangsa Indonesia.

Gambar: disini

Sumber http://www.gurugeografi.id

√ Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Kala Orde Lama

Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk membangun sistem politk demokrasi semenjak kemerdekaannya di tahun 1945. Sudah setidaknya 3 rezim yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi terjadi di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara dan bangsa ini telah setuju merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sehingga sila-sila Pancasila yang tercantum di dalamnya merupakan nilai-nilai dasar yang sepatutnya melandasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

1. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Negara Indonesia yaitu salah satu negara merdeka yang lahir sesudah Perang Dunia II. Meski sebagai negara muda, Indonesia sudah punya perangkat-perangkat kenegaraan yang memadai. Saat itu kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Bendera merah putih sebagai bendera nasional dan presiden-wakil presiden Soekarno-Hatta. Perangkat ini lalu dilengkapi pula dengan adanya Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus 1945.

Semula fungsi KNIP yaitu sebagai pembantu presiden, selanjutnya lalu beralih menjadi DPR/MPR. Perjalanan berikutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan perihal pembentukan partai politik. Sebagai realisasinya pada November 1945 kabinet presidensial yang dipimpin presiden diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yaitu Sultan Syahrir.

Dengan demikian kabinet presidensial berlaku Agustus-November 1945 sementara kabinet parlementer dari November 1945-Desember 1948. Pasca aksi militer Belanda II 19 Desember 1945, negara Indonesia terpecah belah dan gampang diadu domba dengan dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga muncul banyak partai di masyarakat. Dampaknya bunyi rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai degan efek negatif adanya perilaku politik saing menjatuhkan antar partai yang satu dengan lainnya. Hal itu sangat mungkin sebab pada masa itu tidak ada satu pun partai besar yang punya bunyi lebih dari 50% sehingga umur kabinet masa demokrasi liberal tidak panjang. Gambar: disini

Suasana Pemilu 1955

Peristiwa jatuh bangunnya kabinet sanggup dilihat dalam data berikut ini:

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)

Merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Natsir berasal dari Masyumi.

2. Kabinet Soekirman-Soewiryo (27 April 1951-3 April 1952)

Kabinet ini dipimpin oleh Soekirman-Soekiryo dan merupakan kabinet koalisi Masyumi-PNI.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Kabinet ini merintis sistem zaken kabinet bahwa kabinet dibuat terdir dari para hebat di bidangnya masing-masing.

4. Kabinet Ali Satrowijoyo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum, kabinet ini didukung oleh PNI-NU sedangkan Masyumi menjadi oposisi.

5. Kabinet Burhanudin Hararap dari Masyumi (12 Agustus 1955-3 Maret 1959)

6. Kabinet Ali II (20 Maret 1955 -14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi dan NU.

7. Kabinet Juanda (9 April 1957 merupakan zaken kabinet.

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun justru kabnet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden lalu dilanjutkan oleh kabinet Burhanudin Hararap. Pada masa kabinet inilah pemilu 1955 dilakukan yang dinilai para kalangan sebagai pemilu terbesih di Indonesia.

Jatuh bangunnya kabinet di kala ini terus berlanjut sampai tahun 1959. Terjadi kekacauan di kalangan konstituante yang risikonya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Sumber http://www.gurugeografi.id